BPH Migas siap hadapi penimbun jelang kenaikan harga BBM
Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menyatakan sudah mempelajari perangai pasar menjelang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi naik. Khususnya berdasarkan pengalaman kenaikan harga sebelumnya.
Komisioner BPH Migas Ibrahim Hasyim menyatakan, sudah wajar setiap pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM, selalu ada agen dan SPBU nakal yang coba menimbun, dengan bermacam alasan.
"Ada kecenderungan, ada yang suka menimbun apakah untuk jaga-jaga kebutuhan sendiri atau komersial," ujarnya dalam diskusi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (12/6).
-
Gimana cara SPBU mencegah penyalahgunaan BBM subsidi? 'Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan,' imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa BPH Migas imbau SPBU periksa dokumen BBM subsidi? 'Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Kenapa BPH Migas pantau SPBU di Lombok? 'Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024. Pasokan BBM subsidi maupun non subsidi dalam keadaan aman,' kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman disela-sela peninjauan ke sejumlah SPBU di Lombok, Selasa (10/9/2024).
Untuk menghadapi perilaku penimbun itu, dia berharap pemerintah membantu Pertamina menyiapkan teknologi untuk memantau penyimpangan. Kemudian, pemerintah daerah wajib diberi pengarahan agar membantu agar saat kenaikan diberlakukan, tidak terjadi kepanikan dari masyarakat yang bisa memancing penimbun menjalankan aksinya.
Hasyim menambahkan, sosialisasi paling penting kepada pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas. Dia menegaskan siap menindak siapapun yang nakal dan coba mencari untung dengan cara menimbun.
"Sanksi dah jelas ada, yang berbuat macam-macam ada tindakan," tandasnya.
Menurut Hasyim kenaikan BBM bukanlah peristiwa baru, masyarakat sudah sering mengalami. Karena itu, kunci kesuksesan melaksanakan kenaikan harga adalah ketersediaan pasokan. Selama BBM tersedia, maka masyarakat tidak panik, aksi menimbun juga sulit dilakukan.
"BPH Migas sudah bicara ke lembaga usaha, yang pertama rencana persediaan harus mencukupi, jangan sampai ada rush barang nggak ada," kata Hasyim. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca SelengkapnyaKecurangan pengukuran SPBU dapat mengganggu jalannya persiapan mudik Lebaran
Baca SelengkapnyaGuna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca SelengkapnyaAudiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Baca SelengkapnyaSelama pemantauan SPBU di wilayah Semarang, Iwan pun juga berdiskusi dengan masyarakat yang mengisi BBM.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.
Baca SelengkapnyaPertamina ungkap alasan tidak menaikkan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaBanyak keluhan dari para pengelola SPBU soal kenaikan pajak BBM 10 persen di Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya