Cegah KKN, Kementan Gandeng KPK Dalam Tata Kelola Anggaran Sejak 2015

Merdeka.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, sejak tiga tahun lalu, telah menjalin komunikasi dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pelaksanaan tata kelola anggaran. Hal ini dikatakan Mentan Amran dalam menanggapi kebocoran dana di Kementan.

"Kementan dan KPK sudah bekerja sama untuk mengawasi kinerja pertanian sejak tahun 2015. Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Menteri Amran di Jakarta, kemarin.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada Kementerian dan Lembaga lain. "KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus," katanya.

Sebelumnya, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai anggaran yang banyak berada di Kementerian Pertanian (Kementan) rawan bocor bila tidak dikelola secara serius.

Dalam periode tiga hingga empat tahun ke belakang tegas Uchok, Kementan mengalami kebocoran sekitar Rp 427,9 miliar. Maka dari itu, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut mengawasi dana-dana tersebut.

Di sisi lain, Uchok menilai, kementan kerap menggunakan anggaran kurang tepat sasaran. Misalnya, pada akhir Agustus 2018 silam, kementan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait di saat petani mengalami kesulitan.

Mengenai anggaran cetak sawah, Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Irwantoro mengutip hasil laporan penggunaan anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementan yang memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

"Dua tahun yaitu 2016 dan 2017 Kementan mendapatkan predikat WTP dari BPK. Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan clear," pungkas Syukur pasti.