Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dampak Covid-19, Daya Beli Masyarakat Hilang Hingga Rp362 Triliun

Dampak Covid-19, Daya Beli Masyarakat Hilang Hingga Rp362 Triliun Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ©2020 Merdeka.com/Sulaeman

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, daya beli masyarakat hilang sebesar Rp362 triliun akibat adanya pandemi Covid-19. Menurutnya kondisi itu memberikan efek kejut luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menurutnya, penurunan daya beli sudah terlihat sejak wabah atau virus ini masuk di Indonesia atau pada Maret 2020. Kebijakan ini membuat daya beli masyarakat turun sehingga perekonomian di kuartal I-2020 hanya mencapai 2,97 persen.

"Jadi bahwa pandemi ini akibatkan dari tanggal 30 Maret - 6 Juni, kurang lebih 10 minggu hitungan kami hilang jam kerja luar biasa, ini juga menghilangkan daya beli Rp362 triliun," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Orang lain juga bertanya?

Suharso mengatakan hilangnya daya beli ini juga terjadi akibat tidak adanya perputaran ekonomi antara penjual dan pembeli di lapangan. Kondisi tersebut juga berakibat fatal terhadap penghasilan sektor UMKM yang turun secara drastis selama pandemi.

Tak hanya itu pembatasan sosial juga mengakibatkan tingkat produksi pabrik-pabrik industri manufaktur turun drastis. Di mana saat ini, tercatat tingkat utilisasi manufaktur hanya tinggal 30 persen. Kondisi itu, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung terutama daya beli masyarakat, agar UMKm dan sektor manufaktur bisa kembali berjalan.

"Kita tentu enggak akan biarkan kontraksi ini sepanjang tahun, makanya banyak hal yang kita lakukan. Pemerintah melalui Sosial Safety Net (SSN) berikan bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan kontraksi ekonomi di triwulan II bisa dijaga. Ini adalah pekerjaan rumah kita dalam rangka pemulihan ekonomi tahun 2021," jelasnya.

Konsumsi 0 Persen di Kuartal-II

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi konsumsi rumah tangga pada kuartal II tahun ini turun sangat drastis yaitu 0 persen. Sebelumnya, pemerintah menargetkan konsumsi rumah tangga ada pada level 3 persen.

"Kami perkirakan kuartal-II konsumsi rumah tangga yang tadinya masih bisa tumbuh 3 persen akan mengalami pelemahan lebih lanjut di 0 persen," jelasnya.

Pelemahan konsumsi tersebut akan berdampak pada inflasi yang lebih rendah. Meski demikian, inflasi yang rendah ini akan menjadi kabar baik bagi Bank Indonesia untuk melakukan sejumlah kebijakan.

"Tingkat inflasi kita mengalami penurunan. Dengan hal ini Bank Indonesia sedikit merasa lebih nyaman bahwa inflasi kita turun. Tetapi ini disebabkan karena daya beli masyarakat terutama konsumsi rumah tangga yang mengalami pelemahan cukup drastis," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, karena inflasi bukan merupakan ancaman ekonomi saat ini, pemerintah berharap bank sentral dapat membuat kebijakan yang lebih akomodatif.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?

Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Baca Selengkapnya
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik
Inflasi Masih Tinggi, Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi Dunia Sedang Tidak Baik

Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Wajib Dicoba, Sederet Cara Pemerintah Atasi Penurunan Kelas Menengah
Wajib Dicoba, Sederet Cara Pemerintah Atasi Penurunan Kelas Menengah

Dia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo

Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Sederet Bukti dan Fakta Jumlah Kelas Menengah Turun
Sederet Bukti dan Fakta Jumlah Kelas Menengah Turun

Jumlah kelas menengah ini turun menjadi kelompok menuju ke kelas menengah

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Turun, Mendag Usul Salurkan Bansos hingga Subsidi
Daya Beli Masyarakat Turun, Mendag Usul Salurkan Bansos hingga Subsidi

Pemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.

Baca Selengkapnya
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut
Kondisi Ekonomi Indonesia Terkini: Daya Beli Kelas Menengah Turun dan PHK Massal Berlanjut

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Sebesar Rp347,6 Triliun, Lebih Baik Dibanding 2019 dan 2020
Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Sebesar Rp347,6 Triliun, Lebih Baik Dibanding 2019 dan 2020

Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT

BPS mencatat jumlah kelas menengah pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta orang.

Baca Selengkapnya
FOTO: Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Turun, Ini Faktor Pemicunya
FOTO: Daya Beli Masyarakat Kelas Menengah Turun, Ini Faktor Pemicunya

BI mengeluarkan data berdasarkan survei konsumen bahwa daya beli masyarakat menurun, khususnya pada kelompok kelas menengah.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya