Dana Asing Rp272,7 Triliun Bakal Masuk ke Indonesia
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah kini tengah memfinalisasi pembentukan badan usaha pengelola investasi negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Dengan terbentuknya badan usaha tersebut, akan ada dana asing segar senilai USD 20 miliar yang siap masuk ke Indonesia.
"Saya tadi bisik-bisik ke Ketua OJK (Wimboh Santoso) dan Gubernur Bank Indonesia (Perry Warjiyo). Begitu aturan SWF keluar, akan ada inflow minimal USD 20 miliar," ungkap dia di Jakarta, Kamis (16/1).
Sebagai informasi, aturan mengenai Sovereign Wealth Fund masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang kini tengah dimatangkan pemerintah. Dalam RUU Omnibus Law tersebut terdapat 79 Undang-Undang dan 1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Presiden Jokowi ingin menarik investasi 'family office' ke Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar USD11,7 triliun.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Siapa yang akan mengelola kekayaan Indonesia? 'Saya Prabowo-Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia dan tidak hanya menjaga kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,' ujar dia.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
Menurutnya, upaya itu dilakukan lantaran pemerintah ingin mempercepat transformasi ekonomi domestik. Dia berjanji akan menyerahkan draf RUU Omnibus Law kepada DPR RI paling lambat satu pekan ke depan.
"Maksimal minggu depan kita akan mengajukan ke DPR yang namanya Omnibus Law," ungkapnya.
Penyelesaian RUU Omnibus Law
Jokowi mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law maksimal dalam waktu 100 hari. Menurut Presiden Jokowi, Omnibus Law dibutuhkan lantaran pemerintah ingin mempercepat transformasi ekonomi domestik.
"Kita sudah sampaikan ke DPR, mohon ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Saya angkat jempol saya, dua jempol ini kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari," ujar Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Ritz-Charlton Hotel, Jakarta, Kamis (16/1).
Adapun dalam RUU Omnibus Law tersebut terdapat 79 Undang-Undang dan 1.244 pasal yang akan direvisi sekaligus. "Itu kita lakukan karena 1.244 pasal-pasal itu menghambat kita memutuskan, karena dunia berubah cepat sekali. Dan itu mempengaruhi ekonomi kita," tegas dia.
Presiden Jokowi pun mengatakan, jika Omnibus Law ini dapat terselesaikan maka akan ada perubahan yang sangat besar sekali dalam struktur ekonomi dalam negeri. "Kalau ini selesai, kita akan menginjak kebijakan-kebijakan berikutnya. Karena di situ ada urusan yang berkaitan penciptaan lapangan kerja, perpajakan, dan sebagainya," ucap dia.
Dalam satu pekan ke depan, dia berjanji akan menyerahkan draf RUU Omnibus Law kepada DPR. "Maksimal minggu depan kita akan mengajukan ke DPR yang namanya Omnibus Law," tukas Presiden Jokowi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mengatakan, terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.
Baca SelengkapnyaOECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.
Baca SelengkapnyaBPI Danantara akan memiliki tiga fungsi utama sebagai lembaga pengelola investasi yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaNama ini melambangkan kekuatan masa depan Nusantara dan simbol kekuatan kolektif Indonesia yang siap menghadapi tantangan global.
Baca SelengkapnyaPenambahan pernyataan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha
Baca SelengkapnyaInvestasi bernilai fantastis tersebut berasal dari 11 kesepakatan kerja sama dengan perusahaan swasta maupun BUMN China.
Baca SelengkapnyaDanantara berbentuk superholding layaknya Temasek di Singapura.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaEstimasi investasi dari 2 negara tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Baca SelengkapnyaIni membuktikan bahwa respons kebijakan kenaikan BI rate maupun kenaikan suku bunga SRBI memang berhasil menarik masuk aliran modal asing.
Baca SelengkapnyaPemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca Selengkapnya