Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditjen Pajak kehabisan stamina, dana Tax Amnesty periode II melempem

Ditjen Pajak kehabisan stamina, dana Tax Amnesty periode II melempem Ilustrasi Mafia Pajak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan memprediksi dana tebusan maupun deklarasi harta di program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode II (Oktober-Desember) tidak akan sebesar pada periode I. Dia menilai, otoritas pajak telah kehabisan stamina di periode dua ini.

"Ada kecenderungan penurunan dalam program Tax Amnesty. Periode pertama misalnya ada tebusan Rp 95 triliun, deklarasi ribuan triliun, tetapi di periode kedua nampak tidak ada tanda-tanda penerimaan Tax Amnesty. Otoritas pajak seperti ejakulasi dini. Sebelumnya cukup baik tapi periode kedua seperti kehabisan stamina," ucap Maftuchan di Jakarta, Jumat (9/12).

Menurutnya penurunan uang tebusan di periode dua ini juga terjadi karena adanya Operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan KPK yang membuat kepercayaan terhadap Dirjen Pajak semakin menurun.

Orang lain juga bertanya?

"Kedua menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap Tax Amnesty karena adanya bau amis dalam Ditjen Pajak. Belum ada barangnya tapi baunya sedemikian menyengat. Ini adalah suatu hal yang sistemik," ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap ada perbaikan di dalam Dirjen Pajak itu sendiri misalnya dengan melibatkan pihak swasta agar kepercayaan masyarakat kepada Dirjen Pajak kembali lagi.

"Ini pasti melibatkan jumlah yang besar, lalu melibatkan swasta, dengan melakukan modifikasi dan pengelabuan. Kalau tidak ada pembenahan maka periode kedua dan ketiga tak akan sama dengan periode satu," ujarnya.

"Kita sudah alami darurat pajak apalagi yang kita gunakan selain pajak? SDA migas sudah berkurang. Oleh sebab itu kalau kita mau penuhi janji pembangun reformasi perpajakan sangat krusial bukan ditunjukkan penerimaan sesuai target tapi sebenarnya untuk memenuhi rakyat," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen
FOTO: Realisasi Penerimaan Pajak hingga April 2024 Turun 9,3 Persen

Hingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Baca Selengkapnya
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti

Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.

Baca Selengkapnya
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun

Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Benarkah Kebijakan Cukai Rokok Belum Berhasil Optimalkan Pendapatan Negara?
Benarkah Kebijakan Cukai Rokok Belum Berhasil Optimalkan Pendapatan Negara?

Penurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya