Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD: Tak etis DPR minta kenaikan tunjangan saat ekonomi melambat

DPD: Tak etis DPR minta kenaikan tunjangan saat ekonomi melambat dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi ikut komentar terkait rencana kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun depan. Menurutnya, anggota DPR yang meminta kenaikan tunjangan tidak peka dalam kondisi ekonomi yang tengah melambat.

Fachrul Razi bahkan menyebut anggota DPR tersebut tidak memiliki rasa iba terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan ketimbang meminta kenaikan tunjangan.

"‎Jangan ketika rakyat krisis hari ini, mereka menangis di lapangan dengan kondisi keterbatasan, tetapi wakil rakyatnya malah menikmati kemiskinan dan penderitaan rakyat. Itu tidak etis dan di luar politis yang berpihak pada rakyat," ujar dia dalam diskusi Senator Kita yang digagas merdeka.com, RRI, DPD RI, IJTI dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, anggaran kenaikan tunjangan seharusnya dialokasikan kepada rakyat kecil. Alokasi anggaran ke daerah bakal mendorong daya beli yang tinggi sehingga dampaknya akan membantu pertumbuhan ekonomi.

"Duduk sebagai wakil rakyat itu amal ibadah, bukan untuk mencari duit, bukan cari kekayaan," kata dia.

Fachrul menambahkan kenaikan tunjangan tersebut harusnya dijadikan patokan kinerja. Sehingga, wakil rakyat yang benar-benar tulus mendapatkan reward tapi bukan berupa kenaikan tunjangan.

"Jadi harus proporsional, tunjukan dulu kinerja secara positif, tunjukan kinerja itu pada rakyat. Maka otomatis kenaikan tunjangan akan datang sendiri, ‎rakyat yang meminta dan melakukan konsolidasi agar tunjangan wakil rakyat dapat dinaikkan," katanya.

Adapun kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang telah disetujui Kemenkeu dan masuk ke dalam Rancangan APBN 2016, yaitu :

Tunjangan Kehormatan

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000.

b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000.

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

Tunjangan komunikasi intensif

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000.

b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000.

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

Tunjangan peningkatan fungsi pengawas

a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000.

b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000. c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

Bantuan langganan listrik dan telepon

DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.‎ (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menjerit Rieke 'Oneng' Mohon ke Puan di DPR, Rakyat Sulit Kerja & CPNS Berantakan
VIDEO: Menjerit Rieke 'Oneng' Mohon ke Puan di DPR, Rakyat Sulit Kerja & CPNS Berantakan

Rieke menyampaikan permohonan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna, Kamis, 10 September 202

Baca Selengkapnya
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi
Buruh Protes Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemenkeu: Kita Jaga Inflasi

Padahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Ternyata Ada Empat Jenis Lembaga Dana Pensiun Kelola Iuran Karyawan, Lengkap dengan Manfaat Diterima
Ternyata Ada Empat Jenis Lembaga Dana Pensiun Kelola Iuran Karyawan, Lengkap dengan Manfaat Diterima

Buruh dengan tegas menolak wacana potongan upah buruh untuk iuran dana pensiun. Apalagi, saat ini daya beli kelas menengah terus menurun.

Baca Selengkapnya
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Potong Gaji untuk Program Pensiun Tambahan

Mirah membeberkan 3 poin yang mempengaruhi pendapatan buruh saat ini.

Baca Selengkapnya
Curhat Buruh Kerap Terjerat Pinjol Gara-Gara Kenaikan UMP Terlalu Kecil
Curhat Buruh Kerap Terjerat Pinjol Gara-Gara Kenaikan UMP Terlalu Kecil

Kelompok serikat buruh menilai kenaikan UMP 2024 terlalu kecil.

Baca Selengkapnya
Orang Dekat Prabowo Tak Setuju Rencana PPN Naik 12 Persen: Bisa Membahayakan Ekonomi
Orang Dekat Prabowo Tak Setuju Rencana PPN Naik 12 Persen: Bisa Membahayakan Ekonomi

Kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang.

Baca Selengkapnya
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Penuh Emosinal Rieke 'Oneng', Tahan Tangis Minta Iuran Pensiun Tambahan Dibatalkan
VIDEO: Penuh Emosinal Rieke 'Oneng', Tahan Tangis Minta Iuran Pensiun Tambahan Dibatalkan

Program itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.

Baca Selengkapnya
Megawati Sebut Risma Menteri Cengeng: Belum Apa-Apa Sudah Mewek
Megawati Sebut Risma Menteri Cengeng: Belum Apa-Apa Sudah Mewek

Megawati mengingatkan sejatinya amanat dari rakyat adalah tugas berat.

Baca Selengkapnya
Kritik Keras Rieke 'Oneng' soal Wacana Program Iuran Pensiun Tambahan: Sopan Enggak Sih Kayak Gitu?
Kritik Keras Rieke 'Oneng' soal Wacana Program Iuran Pensiun Tambahan: Sopan Enggak Sih Kayak Gitu?

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.

Baca Selengkapnya