ESDM izinkan swasta dan koperasi bisnis listrik di desa perbatasan
Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meminta swasta dan koperasi untuk menerangi pedesaan dan perbatasan melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil sebagai payung hukum.
"Ini merupakan terobosan pemerintah untuk memberikan payung hukum guna mengupayakan pemenuhan energi yang lebih berkeadilan, yaitu meningkatkan rasio desa berlistrik di Indonesia yang saat ini baru sebesar 96,95 persen dari total 82.190 desa," kata Arcandra saat acara coffe morning di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (16/1).
Pada 2015, kata Arcandra, pemerintah juga sudah melaksanakan program listrik pedesaan dengan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pada 2016, dilakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT PLN (Persero) dengan anggaran sebesar Rp 3 triliun.
-
Mengapa program Listrik Desa diluncurkan? Keinginan itu dimulai dari Bantul pada Mei 2015, Pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW melengkapi 7.000 MW yang sudah dibuat pemerintah sebelumnya.
-
Bagaimana program Listrik Desa mencapai daerah terpencil? Program ini mendesak dilakukan karena pasokan listrik di Indonesia belum merata. Per September 2016, Indonesia baru punya pembangkit listrik dengan total daya 4.133 MW. Sementara 12.317 MW masuk masa konstruksi, dan 8.641 MW dalam penyelesaian kontrak.
-
Apa saja manfaat program Listrik Desa? 'Masak masakan tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saja,' ujar Mama Lodia. 'Anak-anak juga gampang belajar karena tidak tidur lagi jadi belajarnya bagus.'
-
Kapan program Listrik Desa dimulai? Kebahagiaan yang dirasakan Mama Lodia ini mulai hadir di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pertama kali menjabat.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas program Listrik Desa? Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menjadi pengawal utama dari target menerangi Indonesia ini.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
"Seperti yang telah dilaporkan rasio elektrifikasi kita 91,1 persen. Pada akhir 2019 mencapai 97 persen, dan pada 2025 diharapkan bisa 100 persen. Seluruh desa bisa teraliri listrik," kata dia.
Selain itu, lanjut dia pemerintah sedang menargetkan peningkatan elektrifikasi untuk menggenjot konsumsi listrik per kapita. Di mana, ini bisa memberikan dampak peningkatan pada pertumbuhan nasional atau gross domestic product (GDP).
"Untuk itu, kita berharap pulau terluar bisa teraliri listrik dengan baik," tukasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca SelengkapnyaKehadiran PLTS ini akan memperkuat lembaga lokal, khususnya Badan Usaha Milik Desa.
Baca SelengkapnyaProgram pemerataan listrik jadi salah satu agenda mendesak yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaPemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.
Baca SelengkapnyaRealisasi pembangunan ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 1.035 unit.
Baca Selengkapnya"Yang belum teraliri itu terutama karena berada jauh dari kawasan, terutama pemukiman baru," kata Rudy
Baca SelengkapnyaPara produsen bidang kelistrikan atau industri lain, akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan layanannya.
Baca SelengkapnyaProgram ini akan memberikan dampak positif bagi negara dengan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 2,98 juta ton per tahun.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaKalau dihitung, jumlah tersebut masih jauh dari target 50.000 unit.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhadi, jumlah ini didapatkan lewat pemodelan dengan metodologi studi demand-supply RKUN yang dilakukan pada 571 region.
Baca Selengkapnya