Follow
Gita: Aturan sektor pertanian WTO tak mendukung ketahanan pangan
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai rencana peraturan World Trade Organization (WTO) mengenai penimbunan 10 persen hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional tidak masuk akal. Pasalnya, jumlah produksi pertanian nasional jauh di bawah jumlah penduduk Indonesia.
Hal ini menurutnya menimbulkan gesekan antara negara maju, berkembang dan miskin terkait menimbun hasil pertanian sampai 10 persen dari portofolio total hasil pertanian nasional negara masing-masing.
"Di Uruguay, negara belum maju bisa melakukan penimbunan sampai 10 persen, ini kepentingan ketahanan pangan. India butuh hal seperti itu karena mereka harus memberi makan 1,2 miliar manusia," kata Gita saat menceramahi alumni pasca sarjana IPB di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Sabtu (18/5).
-
Kenapa Bulog tidak serap gabah dan jagung petani? 'Ini kan lagi panen raya padi dan jagung, kenapa Bulog tidak bisa serap gabah dan jagung petani. Harga di petani jatuh tinggal Rp 4.000 per kilogram. Padahal Bulog sangat diharapkan menyerap optimal pada masa panen raya ini agar harga gabah tidak anjlok,' demikian dikatakan Yadi Sofyan di Jakarta, Jumat (26/4).
-
Kenapa konsumsi beras di Indonesia turun? Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan jika diselisik lebih jauh, data konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia mengalami penurunan.
-
Kenapa program susu Prabowo-Gibran sulit terwujud? Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy menilai, program pembagian susu gratis yang digalang presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal. Alasannya karena populasi sapi perah di Indonesia masih terbatas di kisaran 500.000 ekor saja. Tentu saja dengan ketersediaan sapi perah tersebut kebutuhan susu untuk program Prabowo-Gibran sulit terwujud.
-
Apa solusi Kementan untuk petani di Wajo? Mengatasi kekurangan pengairan dampak El Nino, Kementerian Pertanian (Kementan) maksimalkan fungsi embung menjadi solusi.
-
Kenapa petani sawit tidak siap dengan aturan ISPO? Gulat mengaku para petani tidak siap dengan ketentuan ISPO tersebut. Terlebih dalam proses penyusunannya ia menyebut ada campur tangan pihak asing.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
Menurut Gita penimbunan itu tidak diperlukan sepanjang tidak ada anomali cuaca dan sistem perdagangan. 10 persen dinilai tidak cukup untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan.
"10 persen nggak cukup kita ingin 15 persen, amanah negara maju yang diberikan kepada negara berkembang tidak fair," katanya.
Gita menyarankan dua alternatif masalah ini. Pertama, kuota 10 persen naik menjadi 15 persen atau tetap 10 persen tapi menggunakan base price market 2008. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Daud juga mengingatkan bahwa 7-16 persen penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kelaparan, meski sudah ada penurunan.
Baca Selengkapnya
Bicara soal sektor pertanian terkendala beberapa kepentingan dari negara anggota. Tak hanya soal public stockholding, tapi juga terkait domestic support.
Baca Selengkapnya
Apakah Indonesia termasuk yang dilanda kerawanan pangan?
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam penutupan Rakernas V PDIP, di Ancol, Jakarta Utara
Baca Selengkapnya
Situasi ini sudah berlangsung lama, terutama sejak kebijakan pemerintah yang tidak lagi mendukung sektor pertanian pascareformasi.
Baca Selengkapnya
Peningkatan kebutuhan pangan sejalan dengan pertumbuhan laju penduduk.
Baca Selengkapnya
Permasalahan lainnya, petani di Indonesia masih sulit untuk memperoleh fasilitas kredit oleh lembaga perbankan.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra mengkritik program food estate
Baca Selengkapnya
Kelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya
Di depan Jokowi, Megawati mengaku tidak anti gandum.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti heboh isu izin kelola tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.
Baca Selengkapnya