Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gula Rafinasi Langka di Jatim, APEI Minta Permenperin Dicabut

Gula Rafinasi Langka di Jatim, APEI Minta Permenperin Dicabut Gula. ©shutterstock.com

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI), KH. Muhammad Zakki, meminta pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021. Sebab, merugikan industri UMKM makanan minuman (mamin) di Jawa Timur.

"Persoalan yang pertama itu pemicunya adalah Permenperin nomor 3 tahun 2021. Sebenarnya persoalan ini akan selesai kalau Permenperin nomor 3 tahun 2021 ini harus dikaji," kata Zakki dalam webinar Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur, Rabu (7/4/2021).

Permenperin itu menimbulkan pergolakan bagi industri gula, sehingga pasokan gula di Jawa Timur langka. Selain itu, tidak adanya pasokan juga menyebabkan usaha UMKM bangkrut.

Orang lain juga bertanya?

"Ini berdampak pada usaha kecil menengah UMKM sudah mulai pada runtuh, tidak hanya itu saja, industri makanan dan minuman yang ada di Jawa Timur hampir semuanya mengalami kesulitan untuk supply," jelasnya.

Zakki menegaskan Permenperin Nomor tahun 2021 ini terkesan dipaksakan. Kebijakan tersebut bertentangan dengan cita-cita Presiden Jokowi yang menargetkan tahun 2021 ini untuk pemulihan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

"Menurut saya Permenperin Nomor 3 tahun 2021 ini bertentangan dengan Perpres nomor 10 tahun 2021, yang intinya bahwa Industri gula adalah sektor terbuka bagi investasi. Hak yang sama dengan industri yang lain," katanya.

Zakki mengkhawatirkan akan terjadi monopoli dan oligopoli, keberpihakan, dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. "Ini persoalan yang menurut saya menjadi pemicu awal kenapa kegaduhan suplai gula rafinasi di Jawa Timur ini langka, bahkan tidak ada gula rafinasi sehingga menyebabkan multiplier effect," ungkapnya.

Selanjutnya

Muhammad Zakki meminta agar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional untuk dicabut.

"Menurut saya penting, kemudian kita lihat Pemerintah kurang sensitif, sebab ini mendekati Ramadhan dan idulfitri," kata Zakki dalam webinar Kebijakan Impor Gula dan Nasib Industri Makanan dan Minuman Jawa Timur, Rabu (7/4).

Biasanya menjelang puasa dan idulfitri, banyak pelaku usaha UMKM dan industri makanan dan minuman mendapatkan keuntungan. Lantaran banyak masyarakat yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun kini, banyak UMKM dan industri yang bangkrut, karena pasokan gula rafinasi khususnya di Jawa Timur langka bahkan tidak ada.

"Momen ini adalah momen untuk bisa bertahan di tengah pandemi, tapi momen ini sudah lewat. Biasanya anak-anak santri saya bisa stok kopi gula, susu ini untuk mensuplai kebutuhan pesantren dan di pasar-pasar dan sekarang tidak ada," katanya.

"Sebenarnya kesempatan sebelum Ramadan segera Permenperin ini dikaji kalau perlu dicabut. Agar ada solusi-solusi yang baik bagi UMKM dan industri makanan dan minuman di Jawa Timur. Sebab lucu sekali kalau daerah lain diberi kuota tapi Jawa Timur tidak,” pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan
Ternyata, Ini Alasan Industri Tak Setuju Aturan di PP Kesehatan

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan, Ini Alasannya
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau Dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan, Ini Alasannya

RPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.

Baca Selengkapnya
Ketua Apindo Temui Menkes Budi, Ternyata Ini yang Dibahas
Ketua Apindo Temui Menkes Budi, Ternyata Ini yang Dibahas

Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Menkes, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini
Sumbar Keluarkan Aturan Larangan Penjualan Daun Gambir, KPPU Bilang Begini

"Saat ini KPPU sedang mengkaji aturan yang melarang eksportir membeli daun gambir tersebut," kata Ridho.

Baca Selengkapnya
Ini Cara Jitu yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Turunkan Konsumsi Rokok
Ini Cara Jitu yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Turunkan Konsumsi Rokok

Pelaku usaha selama ini sudah komitmen terhadap aturan sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini

GAPPRI mengusulkan agar pasal-pasal terkait produk tembakau yang bernuansa pelarangan diubah menjadi pengendalian.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Baca Selengkapnya
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis

Pengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.

Baca Selengkapnya
Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir
Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat proses.

Baca Selengkapnya
Pedagang Pasar Tak Setuju Zonasi Penjualan Rokok: Omzet Pasti akan Turun
Pedagang Pasar Tak Setuju Zonasi Penjualan Rokok: Omzet Pasti akan Turun

Selama ini produk rokok telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan pedagang kecil

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT
Daya Beli Masyarakat Anjlok, Produsen Makanan Minta Pemerintah Kembali Salurkan BLT

BPS mencatat jumlah kelas menengah pada tahun 2019 mencapai 57,33 juta orang.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kaji Ulang Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok
Pengusaha Kirim Surat ke Prabowo, Minta Kaji Ulang Rencana Penyeragaman Kemasan Rokok

Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.

Baca Selengkapnya