Follow
HIPMI sebut kepolisian dan LSM sering recoki proyek infrastruktur
Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan selama ini Undang-Undang yang mengatur Jasa Konstruksi rawan kriminalisasi. Menurut dia, mulai dari aparat kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga media massa mencoba melakukan upaya kriminalisasi tersebut.
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan dalam proses tender hingga pelaksanaan beberapa pelaku konstruksi sering melakukan pemanggilan terhadap pelaksana proyek. Hal ini jelas mengganggu kinerja pengerjaan proyek.
"Ini yang lebih sulit UU 18 memang menjamin pengaduan masyarakat, tidak ada yang salah dengan itu, tapi fakta di lapangan, bolak-balik kita dilakukan pemanggilan oleh aparat, didatangi LSM, wartawan, ini sangat mengganggu," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (27/4).
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Apa saja yang bisa mengganggu fokus saat bekerja? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kesulitan fokus saat bekerja. Mulai dari kurang istirahat, stres, terlalu banyak multitasking, atau munculnya notifikasi di media sosial.
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
-
Apa yang rusak di jalan tersebut? 'Kami meminta agar segera dibangun jalan dari Dusun Juron sampai Dusun Dawung, karena ini adalah akses yang paling penting bagi warga kedua dusun. Terutama masalah anak sekolah yang harus mereka perhatikan. Kalau mereka pakai matic, kondisi jalan yang licin berbahaya bagi mereka,' kata Sugiyanto, warga Desa Pandanharum, dikutip dari kanal YouTube Liputan6 pada Senin (5/2).
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
Bahlil menegaskan harusnya adanya pemeriksaan dari lembaga negara secara resmi, baru beberapa pihak bisa mengkonfirmasi temuannya kepada pihak pelaku usaha atau pengembang.
"Harusnya kan tunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP Pusat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), irjen tapi ini tidak selalu datang setiap waktu mengobok-obok," kata dia.
Dia menambahkan pelaksana proyek kerap menjadi sasaran empuk dari oknum-oknum tertentu. Pihaknya mendorong adanya payung hukum dalam melaksanakan kegiatan konstruksi di daerah dalam proyek-proyek pemerintah.
"Ini jadi perhatian khusus kontraktor, pemerintah daerah. Semuanya takut dikriminalisasi," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.
Baca Selengkapnya
Kritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Galian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca Selengkapnya
Ada enam orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bondowoso tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemerasan yang dilakukan anggota polisi kepada wisatawan DWP bisa berdampak buruk terhadap pariwisata Indonesia.
Baca Selengkapnya
Monitoring dilakukan karena pendanaan pembagunan menggunakan APBN.
Baca Selengkapnya
Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca Selengkapnya
Jika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca Selengkapnya