Follow
Indef: Program Kartu Prakerja Tidak Efektif
Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memiliki program untuk pengangguran melalui kartu 'sakti' khas Jokowi bernama Kartu Pra Kerja. Program ini bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, rencana ini tidak efektif. Menurutnya, Indonesia masih memiliki masalah penyerapan tenaga kerja yang masih belum ideal.
"Program memberikan upah kepada pengangguran khususnya lulusan SMK tidak efektif. Permasalahan utama saat ini ada di serapan tenaga kerja yang belum ideal. Lapangan kerja industri, pertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan lowongan kerja yang masif," kata Bhima saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (6/3).
-
Kenapa sulit cari kerja di Indonesia? Susahnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah Air Tak hanya karena lapangan kerja yang minim, rendahnya kemampuan pribadi juga jadi sebab kesulitan mencari pekerjaan
-
Mengapa Indonesia kekurangan talenta digital? Sayangnya, di saat adopsi teknologi itu makin gencar dilakukan di negara-negara lain, Indonesia justru masih banyak kekurangan talenta.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Kenapa tingkat pengangguran di India meningkat? Namun, situasi di lapangan tidak sesuai dengan klaim tersebut karena lapangan pekerjaan telah menyusut dan bisnis mengalami tren penurunan.
-
Siapa yang kesulitan cari kerja? Dan Colflesh, seorang warga Amerika Serikat mengeluh dia sangat kesusahan mendapat pekerjaan meski sudah bergelar sarjana.
-
Bagaimana cara mengatasi kekurangan talenta digital di Indonesia? Untuk mencapai jumlah itu dibutuhkan kolaborasi pentahelix. Model kolaborasi yang melibatkan lima unsur yaitu: Akademisi, Bisnis, Masyarakat, Pemerintah, Media.
Dia menjelaskan, negara-negara yang menjalankan program ini adalah negara dengan rasio pajak di atas 25 persen, seperti Finlandia. Namun, jika diterapkan di Indonesia dengan rasio pajak hanya 11,5 persen, maka akan berimbas pada pelebaran defisit anggaran.
"Ujung-ujungnya dibiayai dari utang baru. Ini kan tidak bagus bagi APBN kita," imbuhnya.
Meski dibiayai oleh Corporate Social Responsibility (CSR), tentu akan memberatkan perusahaan. Mengingat CSR berfungsi untuk lingkungan dan masyarakat, sehingga kurang tepat untk memberikan tanggungan untuk program ini.
Selain itu, jika program ini dijalankan, maka dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan bagi masyarakat. "Akan jadi disinsentif nantinya orang ikut program ini hanya untuk dapat tunjangan pemerintah," jelasnya.
Dia menilai, pemerintah seharusnya lebih mengubah kurikulum dan kerja sama dengan industri. Sebab, masih ada permasalahan ketidakcocokan keterampilan antara kebutuhan industri dengan lulusan SMK.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said menyebut tenaga kerja Indonesia yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta. Namun ironisnya 54,6 persen diantaranya lulusan SMP ke bawah.
Baca Selengkapnya
Shinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca Selengkapnya
Sekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, salah satu sumber kelambanan menangani masalah adalah penataan sistem pendidikan.
Baca Selengkapnya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, berkontribusi terhadap masalah ini.
Baca Selengkapnya
Menaker Ida mengatakan, ada beberapa penyebab masih banyak pengangguran di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menaker Ida membeberkan daftar keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini.
Baca Selengkapnya
Kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Selain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.
Baca Selengkapnya