Indef Sebut Korupsi Jadi Alasan Investasi RI Melambat
Merdeka.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan investasi di Indonesia melambat. Salah satunya yaitu korupsi.
Ekonom Senior Indef, Muhammad Nawir Messi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, korupsi merupakan salah satu hambatan utama bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
"Bagi investor sesuai dengan survei Bank Dunia korupsi masih jadi pertimbangan utama dan jadi constrain utama," Katanya di Jakarta, Kamis (7/2).
-
Kenapa minat investor asing menurun di sektor keuangan Indonesia? Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan oleh sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi sangat kompetitif dan berbiaya mahal,' ucap Said.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Siapa saja investor yang terlibat di IKN? Agung menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada sekitar 23 investor pelopor dari dalam negeri yang melakukan Groundbreaking di IKN dengan Investasi non-APBN senilai Rp41 triliun.
-
Kenapa kerugian ekonomi negara penting dihitung dalam korupsi? Komisi III sangat mengapresiasi metode penghitungan kerugian seperti yang dilakukan Kejagung. Memang harus begini sebetulnya, karena korupsi itu tindakan yang menimbulkan kerugian berantai. Nah jadi lembaga penegak hukum lainnya bisa juga menerapkan cara yang seperti ini, biar makin kapok dan takut semua pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negaranya pun juga jadi bisa lebih maksimal,' ujar Sahroni, Kamis (18/4).
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Kenapa investasi ilegal berkedok koperasi berbahaya? Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan tawaran investasi bodong yang bisa merugikan diri sendiri.
Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan oleh KPK. "Saya kira kalau kita lihat survei Bank Dunia kita apresiasi kerja teman di KPK dan mungkin itu yang menjadi sumber ICOR kita ada perbaikan dalam dua tiga tahun terakhir," jelasnya.
Menurut dia upaya lain yang harus dilakukan adalah perbaikan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pak Darmin (Menko Perekonomian Darmin Nasution) sudah banyak lakukan deregulasi tapi tampaknya paketnya Pak Darmin berhenti di lapangan banteng enggak sampai daerah. Bupati, Gubernur masih jalan sendiri, jadi paket ini nampaknya tidak terimplementasi dengan baik di daerah," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika kepercayaan para investor meningkat, secara otomatis akan meningkatkan nilai modal asing yang akan masuk.
Baca SelengkapnyaLanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.
Baca SelengkapnyaMahfud mengakui, target pertumbuhan ekonomi 7 persen sangat mungkin bisa dicapai, dan akan menjadi rekor baru nantinya.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca SelengkapnyaMahfud MD bercita-cita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen
Baca SelengkapnyaIndeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.
Baca SelengkapnyaUpaya perbaikan iklim investasi secara terus menerus mesti dilakukan agar pertumbuhan investasi dan perkonomian tidak terhenti.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaPernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca SelengkapnyaTerjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca Selengkapnya