INDEF sebut pemberian izin impor pada Bulog ancam harga pangan naik

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menuding pemberian penugasan stabilisasi harga jagung dan kedelai oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) tak menguntungkan. Harga, menurutnya, justru berpotensi tak kompetitif.

"Dengan belum jelasnya kelembagaan Bulog maka pemberian hak monopoli dikhawatirkan berpotensi menimbulkan moral hazard dan harga justru tidak kompetitif," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/5).

Mahalnya komoditas jagung, lanjutnya, dikhawatirkan akan ikut mengerek harga bahan pangan lainnya. Salah satunya daging ayam. Di mana jagung dibutuhkan sebagai bahan pokok pangan ternak.

"Konsekuensinya, harga pakan ternak akan cenderung meningkat dan pada akhirnya harga daging ayam terus meningkat. Masyarakat sebagai konsumen akhir yang dikhawatirkan akan semakin dirugikan," tuturnya.

Enny menambahkan pemerintah seharusnya memperbaiki data produksi serta konsumsi jagung dan kedelai terlebih dulu. "Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengaturan impor jagung dan kedelai, kami menilai.pemerintah perlu mempertimbangkan secara rasional dan terukur. Pemerintah jangan sampai terlena dengan ambisi semu dengan menargetkan peningkatan produksi domestik secara fantastik," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan Perum Bulog bakal mendapatkan penugasan untuk stabilisasi harga tiga komoditas pangan. Yaitu, beras, kedelai, dan Jagung.

Di luar itu, sebenarnya ada delapan komoditas lain yang diajukan dalam peraturan presiden untuk dikontrol harganya oleh Perum Bulog. Yaitu, daging sapi, daging ayam, gula, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng pada 2016.

"Ada beberapa perubahan di pepres yang lagi diperbaiki, jadi belum final. tiga komoditi itu sudah jelas Bulog dan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan kredit," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Sri Agustina, Jakarta.

Selain stabilisasi harga, Bulog nantinya juga bertugas mengelola cadangan pangan pemerintah. Termasuk di dalamnya penyediaan dan distribusi pangan, pelaksanaan impor pangan, pengembangan industri berbasis pangan, dan pengembangan pergudangan pangan.