Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indonesia Perlu Kebijakan Jangka Panjang untuk CPO

Indonesia Perlu Kebijakan Jangka Panjang untuk CPO cpo. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Simpang siur kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang berujung pada pelarangan ekspor total mencerminkan pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan komoditas tersebut. Pelarangan dinilai hanyalah kebijakan reaktif untuk merespons kenaikan harga minyak goreng.

lndonesia membutuhkan kebijakan dan visi jangka panjang yang mampu mengakomodir dinamika permintaan CPO domestik dan global yang diperkirakan akan terus meningkat.

"Visi ini perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia serta peran Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO ke pasar global," ujar Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, Jakarta, Senin (16/5).

Orang lain juga bertanya?

Felippa menyebut, pelarangan ekspor berdampak luar biasa pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Kebijakan yang reaktif dan berubah-ubah tanpa mempertimbangkan komitmen perdagangan yang sudah disepakati sebelumnya dapat melemahkan sentimen kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai mitra dagang.

Misalnya saja, sebelum ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, Indonesia juga melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini berdampak pada harga komoditas-komoditas tersebut di pasar internasional dan berdampak pada industri pengguna bahan baku tersebut.

Rugikan Indonesia

Kebijakan pelarangan ekspor juga tidak menguntungkan pasar domestik karena membanjirnya komoditas belum tentu dapat terserap dengan baik. Akibatnya harga Tandan Buah Sawit (TBS) terpantau turun signifikan dan merugikan petani.

Kesimpangsiuran juga memunculkan ketidakpastian yang berdampak pada persepsi atas iklim investasi di Indonesia. Padahal pemerintah sendiri kini tengah mengalakkan berbagai upaya untuk membuat pasar Indonesia menarik untuk investor, salah satunya lewat UU Cipta Kerja.

“Kesimpangsiuran ini menjadi kontraproduktif dengan tujuan untuk mendatangkan investasi dan memulihkan ekonomi,” ucap Felippa.

Felippa meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini, serta mulai memikirkan strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan yang meningkat secara berkelanjutan

Data Indeks Bulanan Rumah Tangga (BuRT) CIPS menunjukkan, harga minyak goreng masih terpantau tinggi. Di bulan Desember 2021, harganya mencapai Rp 20.667 per liter. Harga kemudian turun menjadi Rp 19.555 dan Rp 14.000 di bulan Januari dan Februari tahun ini. Harga Rp 14.000 didapat karena penerapan HET. Pencabutan HET membuat harga kembali ke kisaran Rp 18.505 dan semakin melambung mencapai Rp 26.360 di bulan April.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Agar Minyak Goreng Tidak Langka, Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Dilanjutkan Tahun 2024
Agar Minyak Goreng Tidak Langka, Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Dilanjutkan Tahun 2024

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pasokan minyak goreng.

Baca Selengkapnya
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa
Dukung Kebijakan B50 Prabowo, Pemerintah Bakal Setop Ekspor CPO ke Eropa

Rencana penyetopan ekspor CPO dan produk turunannya dikarenakan polemik yang tak kunjung usai antara Indonesia dan Uni Eropa.

Baca Selengkapnya
Setelah CPO, Pemerintah Bakal Bikin Bursa Komoditas Ekspor Lain
Setelah CPO, Pemerintah Bakal Bikin Bursa Komoditas Ekspor Lain

Selain Bursa CPO, akan ada komoditas lain untuk masuk ke perdagangan di antaranya, nikel, kakao, karet hingga kopi.

Baca Selengkapnya
Bursa CPO Resmi Diluncurkan, Harga Kelapa Sawit Indonesia Tak Lagi Diatur Asing
Bursa CPO Resmi Diluncurkan, Harga Kelapa Sawit Indonesia Tak Lagi Diatur Asing

Nantinya harga CPO tidak lagi berpacu pada harga acuan yang ditetapkan oleh bursa CPO Rotterdam dan Malaysia.

Baca Selengkapnya
Masa Depan Industri Kelapa Sawit di Tengah Ketidakpastian Global
Masa Depan Industri Kelapa Sawit di Tengah Ketidakpastian Global

Ketidakpastian global memberikan pengaruh terhadap industri sawit di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Kabinet Prabowo Super Gemuk, Pengusaha Kelapa Sawit Khawatir Ada Tumpang Tindih Kebijakan
Kabinet Prabowo Super Gemuk, Pengusaha Kelapa Sawit Khawatir Ada Tumpang Tindih Kebijakan

Kendati demikian, kata Eddy, Gapki tidak mempermasalahkan penambahan Kementerian Lembaga di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo: Fluktuasi Harga Minyak Dunia Akibat Perang di Timur Tengah Lumayan Tinggi
Ganjar Pranowo: Fluktuasi Harga Minyak Dunia Akibat Perang di Timur Tengah Lumayan Tinggi

35 persen impor minyak Indonesia disebutnya berasal dari Timur Tengah.

Baca Selengkapnya
Marak Produk Impor Dijual Murah, Industri Petrokimia Hadapi Tantangan Besar
Marak Produk Impor Dijual Murah, Industri Petrokimia Hadapi Tantangan Besar

Potensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik.

Baca Selengkapnya
Diserang Produk Impor, Industri Manufaktur Butuh Aturan Perlindungan
Diserang Produk Impor, Industri Manufaktur Butuh Aturan Perlindungan

Industri petrokimia dalam negeri juga semakin diberatkan dengan pencabutan Larangan dan Pembatasan (Lartas) impor bahan baku plastik.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini
Pengusaha Kecewa Kinerja Industri Sawit Menurun Tahun Ini

Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia tak sebaik dari tahun kemarin.

Baca Selengkapnya