Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Intip, Perbedaan Peraturan soal Suap di Amerika Serikat dan Indonesia

Intip, Perbedaan Peraturan soal Suap di Amerika Serikat dan Indonesia OJK. ©2013 Merdeka.com/Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Hidayat membeberkan perbedaan peraturan soal suap di Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.

"Dalam penanganan kasus suap di dunia internasional terdapat Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat," kata Ahmad dalam Webinar Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan, Selasa (21/9).

FCPA merupakan ketentuan yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku penyuapan. FCPA sendiri memiliki dua ketentuan terkait anti suap dan akuntansi. "Tujuan FCPA adalah menyasar masalah korupsi trans-nasional yaitu penyuapan dari orang atau perusahaan Amerika Serikat terhadap pejabat publik di negara lain, dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis,” ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Adapun subjek hukum yang diatur dalam FCPA yakni issuers yaitu perusahaan listed dan subject to SEC report. Subjek kedua adalah konsern domestik atau domestic concern yakni Warga Negara Amerika serikat atau penduduk AS, perusahaan dan badan hukum yang memiliki kantor pusat di Amerika serikat.

Subjek ketiga yakni orang (person) yang mencakup orang selain Warga negara AS dan perusahaan dan badan hukum yang didirikan di negara lain selain AS tetapi melakukan penyuapan di AS.

Sementara, kata Ahmad Indonesia belum memiliki peraturan suap yang sepadan dengan FCPA. Memang Indonesia memiliki undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), namun fokus undang-undang Tipikor Indonesia adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Indonesia.

"Dalam UU Tipikor ada 30-an jenis tindak pidana korupsi yang bisa dikelompokkan ke dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum, suap perbuatan curang, penggelapan atau pemalsuan, pemerasan dan benturan kepentingan," jelasnya.

Kendati begitu, subjek UU Tipikor juga sama dengan FCPA, meliputi orang dan korporasi yakni pribadi kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara, swasta dan badan hukum korporasi.

UU Tipikor ini kata Ahmad berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana korupsi di manapun dia berada, serta berlaku terhadap pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, misalnya WNA yang menyuap pegawai negeri di Indonesia.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud MD Dapat Curhatan Investor: Penegakan Hukum dan Birokrasi Rusak, Kalau Enggak Suap Enggak Jalan
Mahfud MD Dapat Curhatan Investor: Penegakan Hukum dan Birokrasi Rusak, Kalau Enggak Suap Enggak Jalan

Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.

Baca Selengkapnya
AS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini
AS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini

SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Menkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil

Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.

Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK: Semakin Dikejar, Korupsi Makin Buas dan Canggih Modusnya!
Pimpinan KPK: Semakin Dikejar, Korupsi Makin Buas dan Canggih Modusnya!

Wakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.

Baca Selengkapnya
Perusahaan Software Asal Jerman SAP Diduga Suap Pejabat Indonesia
Perusahaan Software Asal Jerman SAP Diduga Suap Pejabat Indonesia

Departemen Kehakiman AS merilis laporan terbaru tentang dugaan skandal suap yang dilakukan perusahaan software asal Jerman, SAP.

Baca Selengkapnya
Berantas Korupsi Harus Dimulai dari Mencegah Suap, ini Penjelasan Pakar Hukum
Berantas Korupsi Harus Dimulai dari Mencegah Suap, ini Penjelasan Pakar Hukum

Korupsi di tanah air tidak akan berkurang jika suap menyuap tidak diberantas. Sebab, suap menyuap dilakukan dan dimulai dari berbagai tingkatan.

Baca Selengkapnya
Kemenkum HAM Dorong Manfaat Beneficial Ownership Dalam Penegakan Hukum
Kemenkum HAM Dorong Manfaat Beneficial Ownership Dalam Penegakan Hukum

Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dunia, khususnya pada saat Indonesia ingin mengembangkan dan memacu perekonomian.

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Ketua KPK Bicara Peluang Korupsi Hilang Dari Indonesia, Bisakah?
VIDEO: Eks Ketua KPK Bicara Peluang Korupsi Hilang Dari Indonesia, Bisakah?

Abraham mengungkapkan, di negara sukses tekan korupsi, ada 3 cara yang pasti diterapkan.

Baca Selengkapnya
Kasus-kasus Korupsi di Indonesia yang Tak Masuk di Akal, Benar-benar Kebangetan
Kasus-kasus Korupsi di Indonesia yang Tak Masuk di Akal, Benar-benar Kebangetan

Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.

Baca Selengkapnya
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Baca Selengkapnya
Pupuk Indonesia Kini Punya Aplikasi Anti-Fraud Terhubung Langsung ke KPK, Begini Cara Kerjanya
Pupuk Indonesia Kini Punya Aplikasi Anti-Fraud Terhubung Langsung ke KPK, Begini Cara Kerjanya

Perusahaan menjamin perlindungan bagi pelapor dan seluruh pihak terkait dalam penanganan aduan dugaan fraud.

Baca Selengkapnya