Jokowi soal Triliunan Dana Daerah Mengendap di Bank: Jangan Ulangi di 2020
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank. Dia menuturkan, pada Oktober hingga November 2019 tercatat ada Rp220 triliun dana daerah yang disimpan di bank.
"Perlu saya ingatkan, di Oktober, November 2019 lalu uang yang ada di bank-bank daerah di mana APBD disimpan masih pada angka Rp220 triliun," kata Jokowi dalam Rakornas Investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis (20/2).
Dia mengakui bahwa hingga akhir 2019, jumlah anggaran yang mengendap di bank-bank daerah berkurang menjadi Rp110 triliun. Namun, tetap saja jumlah itu dinilai tergolong kecil sebab masih ada Rp110 triliun lagi yang masih mengendap di bank.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Masih angka yang besar Rp110 triliun ini. Kalau itu bisa dihabiskan, beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan," jelasnya.
Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi tak ingin lagi ada anggaran yang mengendap di 2020.
"Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu," tuturnya
"Bupati, wali kota harus tegas dengan ini, jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020," sambung Jokowi.
Reporter: Lisza
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya