Follow
Kadin minta pemerintah tak larang ekspor kelapa
Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah tak melarang ekspor kelapa. Sebab, pelarangan itu dinilai hanya akan merugikan petani.
"Di Kalimantan Barat saja, sumberdaya kelapa berlimpah. Sementara pabrik yang bisa menampung kelapa petani hanya ada dua unit," ungkap Ketua Departemen Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat Rudyzar Zaidar Mochtar, di Pontianak, seperti dikutip Antara, Sabtu (28/5).
Dari sisi harga, menurutnya, pabrik pengolahan membeli kelapa petani hanya berkisar Rp 1.500 hingga Rp 1.700 per butir. Ini lebih murah ketimbang harga ekspor sebesar Rp 3 ribu per butir.
-
Kenapa kelapa kuning dianggap buruk? Tidak hanya pertanda baik juga, ternyata menurut orang jaman dahulu, Kelapa gading atau kelapa kuning dianggap sebagai pertanda buruk bagi si pemilik. Pertanda buruk tersebut berupa tersendatnya rezeki hingga pembawa sial bagi seseorang. Namun sekali lagi, mitos ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
-
Mengapa konsumsi kelapa kering perlu dibatasi? Namun, perlu diperhatikan bahwa kelapa kering juga mengandung kalori yang cukup tinggi, yaitu sekitar 501 kalori per 100 gram, serta memiliki kadar lemak jenuh yang mencapai 41,68 gram. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition mengungkapkan bahwa konsumsi makanan yang kaya akan lemak jenuh dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas dan penyakit kardiovaskular.
-
Siapa yang terdampak larangan? Dilansir laman TRT World, keputusan Pengadilan Tinggi Allahabad ini berdampak pada sekitar 2,7 juta siswa dan 10.000 guru di 25.000 sekolah madrasah.
-
Mengapa petani udang di Kebumen merugi? Hal ini membuat para petani tambak rugi puluhan juta rupiah. Mesin sirkulasi yang seharusnya berfungsi kini dibiarkan karena tak ada lagi air. Sejumlah kolam memang masih beroperasi.
-
Kenapa petani bawang merah Brebes rugi? Kerugian tersebut terjadi pada musim panen di awal tahun ini akibat cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan kualitas bawang merah menurun.
-
Kenapa petani sawit tidak siap dengan aturan ISPO? Gulat mengaku para petani tidak siap dengan ketentuan ISPO tersebut. Terlebih dalam proses penyusunannya ia menyebut ada campur tangan pihak asing.
"Jadi peluang petani untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi di sektor perkebunan kelapa sangat terbatas, sehingga pilihan alternatifnya adalah ekspor," jelas Rudyzar.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, pada 2013, luas perkebunan kelapa mencapai 117.250 hektar. Itu terdiri dari area tandan muda seluas 12.937 hektar, tandan menghasilkan 74.876 hektar, dan tandan tua seluas 29.437 hektar.
Jumlah penggarap sekitar 78.758 keluarga petani dan produksi mencapai 78.897 ton per tahun.
"Jika sektor kelapa ingin ditata, sebaiknya menggunakan sistem kuota saja, seperti ada pembatasan jumlah kelapa yang harus diekspor sesuai kebutuhan pabrik. Kalau pabrik butuhnya 10 ribu ton maka sisa pasokan kelapa yang ada boleh diekspor, saya kira itu salah satu jalan tengahnya," tegas Rudyzar.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku tengah mengkaji permintaan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) terkait pelarangan ekspor kelapa. Pelarangan ini ditujukan untuk mengatasi kekurangan pasokan kelapa di industri dalam negeri. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Komoditas kelapa memiliki banyak produk turunan seperti kerajinan batok kelapa, arang briket dan produk makanan olahan lain.
Baca Selengkapnya
Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca Selengkapnya
"Saat ini KPPU sedang mengkaji aturan yang melarang eksportir membeli daun gambir tersebut," kata Ridho.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca Selengkapnya
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca Selengkapnya
Mereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.
Baca Selengkapnya
Kinerja industri kelapa sawit di Indonesia tak sebaik dari tahun kemarin.
Baca Selengkapnya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani.
Baca Selengkapnya
Marketplace akan didorong menjadi wadah bagi produsen benih legal untuk memasarkan benih bermutu sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap benih bermutu.
Baca Selengkapnya