Kemenkeu Lakukan 4.089 Lelang Barang Sepanjang 2019, Termasuk Hasil Rampasan KPK
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengumpulkan hasil lelang barang rampasan sebesar Rp154,29 miliar pada 2019. Hasil tersebut terkumpul usai DJKN melakukan 4.089 lelang barang termasuk hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Barang rampasan negara tersebut termasuk barang sitaan koruptor dan (yang berasal dari) KPK," Direktur Lelang DJKN Lukman Effendi di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (28/2).
Realisasi lelang secara keseluruhan pada 2019, sebesar Rp27,03 triliun atau sebesar 97,55 persen dari target yang ditetapkan. Adapun target pemerintah tahun lalu mencapai Rp27,71 triliun. Dari realisasi tersebut, sumbangsih ke negara dalam bentuk PNBP sebesar Rp1,75 miliar.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Secara tren proses lelang yang dilakukan DJKN, realisasi lelang pada 2019 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana realisasi lelang pada 2018 bernilai Rp16,5 triliun, 2017 sebesar Rp12,85 triliun, pada 2016 sebesar Rp10,71 triliun, dan pada 2015 hanya sebesar Rp8,14 triliun.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rahmawarta mengatakan, peningkatan signifikan hasil lelang disebabkan perbaikan proses lelang yang sudah mengandalkan teknologi. Selain itu, pihaknya juga aktif melakukan promosi ke sejumlah lembaga, termasuk perbankan untuk mengikuti lelang di DJKN.
"Sebelumnya lelang itu kita lakukan karena hanya menjalankan tugas kita saja. Tapi sejak 2018-2019, kita sudah lebih proaktif melakukan edukasi ke perbankan untuk mau melakukan lelang dari barang-barang sitaan nasabahnya. Kita coba ubah cara pandang terhadap lelang. Bukan hanya sekedar pelaksanaan birokrasi, tapi juga ada potensi bisnisnya," paparnya.
Kemenkeu Raup Rp638 Miliar dari Lelang Saham
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selama ini diketahui melakukan lelang barang-barang yang menjadi sitaan negara baik melalui Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, DJKN ternyata tidak hanya melelang barang namun juga saham.
Direktur Lelang DJKN Lukman Effendi mengatakan, negara mendapat hasil lelang sebesar Rp638 miliar dari beberapa saham yang sempat digadaikan oleh perusahaan namun tak berhasil melunasi pinjaman. Biasanya saham tersebut digadaikan saat perusahaan butuh dana.
"Lelang saham, saham itu sebagai jaminan jadi ada perusahaan minjam agunannya itu saham. Nah begitu one prestasi atau kreditnya macet maka dilelang seperti itu," ujar Lukman saat ditemui di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (28/2).
Lukman melanjutkan, penilaian suatu aset saham perusahaan dilakukan oleh badan independen. Setelah mendapat nilai saham maka lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Cara ini berlaku untuk perusahaan yang tertutup.
"Kan tadi ada pertanyaannya penilaiannya itu melalui penilaian independen KJPP jadi harganya sesuai dari penilaian independen. Jadi ada 2 kalau yang bisa dijadikan jaminan utang, yang TBK maupun yang saham tertutup. Tapi kalau TBK biasanya penjualannya melalui BEI. Kalau lelang melalui KPKNL itu perusahaan tertutup," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menarget pemulihan keuangan negara atau asset recovery KPK tahun 2024 adalah Rp400 miliar.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAda 30 barang yang dilelang dengan nilai total Rp3.466.039.000. Setoran ke kas negara
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaKPK telah menyetorkan ke kas negara uang rampasan Rafael Alun sejumlah Rp40,5 miliar
Baca SelengkapnyaTahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya