Kemenkeu Prediksi Defisit Anggaran Tembus 2,5 Persen

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani memperkirakan pelebaran defisit di tahun ini bisa mencapai hingga di kisaran 2,5 persen. Pelebaran itu terjadi akibat beberapa paket kebijakan stimulus ekonomi dikeluarkan pemerintah dalam upaya menangkal dampak virus corona ke ekonomi RI.

"Bisa sekitar 2,5 persen (defisitnya)," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (18/3).

Askolani menambahkan, dalam upaya memperkecil dampak virus corona ke ekonomi Indonesia pihaknya terus memantau perkembangan stimulus apa yang bisa dilakukan. Sebab, stimulus diberikan tidak bersifat jangka pendek, namun dalam jangka panjang.

"Kita pantau kalau ada stimulus bisa didorong untuk antisipasi dampak dari covid yang bukan hanya jangka pendek tapi jangka menengah," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih memantau perkembangan virus corona yang tengah masuk ke Indonesia. Berbagai kebijakan pun tengah disiapkan agar dampak virus asal China itu tidak berdampak besar terhadap kinerja industri di Tanah Air.

"Dan corona virus baru diumumkan tadi jadi sampai sekarang belum ada yang baru lagi untuk bisa disampaikan. Yang jelas kalau dari sisi fiskal, kita masih berusaha untuk mengikuti perkembangan ada," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Arif Baharuddin, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/3).

Dari sisi kebijakan fiskal diakuinya masih terdapat kelonggaran. Di mana budget defisit sebesar 1,76 persen di 2020 masih bisa diperbesar jika sewaktu-waktu masuknya virus corona menghantam ekonomi Indonesia. "Kita punya space kalau harus melebarkan defisit," kata dia.

Utang Pemerintah Naik

Kementerian Keuangan (Keuangan) mencatat total utang pemerintah pusat hingga Februari 2020 sebesar Rp4.948,18 triliun. Posisi utang ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi utang pada Januari 2020 sebelumnya yang sebesar Rp4.817,55 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati merincikan, total utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman, baik itu pinjaman bilateral, multilateral komersial, sampai pinjaman dalam negeri dengan total Rp786,74 triliun.

Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp4.151,30 triliun dan dalam bentuk valas sebesar Rp1.119,44 triliun. Meski demikian secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30,82 persen terhadap PDB.

"Secara nominal posisi utang pemerintah masih didominasi oleh porsi SBN domestik sebesar Rp3.031 triliun atau 62,07 persen dari total utang pemerintah," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/3).