Follow
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp125 Triliun di 2023, Untuk Apa Saja?
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp125,22 triliun di 2023, Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan proyek infrastruktur lanjutan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memaparkan, sebanyak Rp119,75 triliun di antaranya akan digunakan untuk belanja non-operasional. Dengan pelaksanaan melalui lelang sekitar Rp89 triliun, dan non-tender Rp30 triliun.
"Untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui tender Rp89,11 triliun, terdiri dari kegiatan single years (contract/SYC) Rp23,29 triliun, dan multi years contract (MYC) baru Rp14,89 triliun, dan multiyears lanjutan Rp50,93 triliun," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
Dijelaskan Menteri Basuki, anggaran 2023 akan lebih fokus untuk menyelesaikan proyek lanjutan sesuai yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pada tahun 2023 khusus untuk menyelesaikan proyek yang ditargetkan, jadi pembangunan baru sangat selektif sekali. Jadi semua kita fokuskan untuk penyelesaian," ungkapnya.
Bila dipaparkan secara porsi, maka proyek kontrak tahun jamak (MYC) hanya sekitar 12,89 persen. Sedangkan untuk penyelesaian kontrak lama (MYC lanjutan) setara 40,67 persen.
"Prioritasnya sesuai yang diarahkan bapak Presiden, 2023-2024 khusus diupayakan menyelesaikan program-program PSN (proyek strategis nasional) dan program presentasi yang diupayakan pada semester I 2024 semua sudah selesai," jelasnya.
Kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Secara khusus, penggunaan anggaran 2023 akan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan-pembangunan yang sudah mulai konstruksi lebih dahulu.
Melalui Perpres tersebut, Kementerian PUPR mengantongi 21 tugas proyek lanjutan, sehingga sampai 2024 mendatang akan minim untuk tender-tender baru.
"MYC Lanjutan Rp 50,39 triliun, biasanya lanjutan ini tidak ada tender lagi. Seperti yang diarahkan bapak Presiden, tahun 2023-2024 ini khusus diupayakan menyelesaikan program PSN dan perintah Presiden. Jadi pembangunan baru sangat selektif sekali," tutur Menteri Basuki.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Untuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan terus memberikan subsidi untuk LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca Selengkapnya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca Selengkapnya