Kepala BPN: PTSL Beri Nilai Tambah Ekonomi Hingga Rp5.219 Triliun
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyebut bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan nilai tambah ekonomi lebih dari Rp5.219 triliun kepada perekonomian Indonesia.
Hal ini dikatakan Hadi Tjahjanto saat menyerahkan sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN), sertifikat aset PT PLN (Persero), sertifikat tanah wakaf, serta sertifikat untuk rumah ibadah, di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat.
"Sejak tahun 2017 sampai 2023 ini, PTSL telah memberikan nilai ekonomi sebanyak kurang lebih Rp5.219 triliun. Artinya ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang," ujar Hadi dikutip dari Antara, Sabtu (6/5).
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Siapa yang menerapkan pajak tanah? Kerajaan Mataram menjadi salah satu kerajaan yang menerapkan pajak tanah dan tenaga kerja.
-
Apa yang dihibahkan dalam surat hibah tanah? Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua. Tanah ini memiliki luas 200 m2 dan terletak di Jalan Anggrek No. 12 RT.02/RW.03 Surabaya.
-
Kenapa Kutai Timur apresiasi wajib pajak? Atas kewajiban pajaknya masing-masing untuk tahun pajak 2023 diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasai yang diberikan oleh pemerintah daerah.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
Hadi menyampaikan, di antara nilai tambah tersebut, Kabupaten Sidoarjo berkontribusi sebesar Rp160 miliar yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Hak Tanggungan sejak tahun 2020.
Pada sisi lain, Hadi juga menyoroti perihal tanah rumah ibadah dan wakaf yang ditargetkan selesai pada 2024. Jika seluruh rumah ibadah telah disertifikatkan maka bisa dengan mudah menyampaikan data jumlah seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia.
"Program penyertifikatan tanah wakaf terus kami lakukan sampai dengan akhir 2024. Saya telah meminta kepada Pak Kepala Kanwil untuk segera mendata semua masjid, rumah ibadah lainnya, agar lebih mudah di monitor mana yang belum tersertifikasi," kata Hadi.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali menyatakan, memiliki kebanggaan terhadap program PTSL. Karena itu, dia meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menambah program PTSL di Kabupaten Sidoarjo.
"Pak Menteri, mohon PTSL di Sidoarjo ini ditambah, karena itu sangat berdampak baik buat kami," ujar Ahmad. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya program PTSL bagi masyarakat. Untuk itu, dia mengimbau agar kepala desa aktif menyosialisasikannya.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca SelengkapnyaMenteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertifikat tanah milik masyarakat secara door to door di Kelurahan Jabah, Jumat (4/8).
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaRealisasi pajak daerah yang diperoleh Pemkot Medan Tahun Anggaran (TA) 2024 mengalami pertumbuhan cukup baik.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca SelengkapnyaPenerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun
Baca SelengkapnyaDari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca Selengkapnya