Kolaborasi perdesaan untuk tingkatkan nilai produk unggulan dinilai penting

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Ahmad Erani Yustika menyampaikan, dalam mempercepat pembangunan di desa, pemerintah fokus pada pembangunan di kawasan perdesaan. Caranya, pemerintah mendorong perdesan menghasilkan produk unggulan desa.

"Desa harus berkolaborasi dan membangun konsensus dalam lapangan yang lebih luas. Kawasan perdesaan harus menjadi pangkal dari pendalaman dan pembesaran pembangunan desa," ujar Erani saat acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Mengibarkan Bendera Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan" di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

Erani berpendapat, pembangunan tidak hanya capaian ekonomi saja, melainkan harus memperhatikan pembangunan bidang sosial dan budaya.

Ia juga menambahkan, bahwa kondisi lapangan harus menjadi pertimbangan utama.

"Di balik capaian ekonomi, namun menambah luka di bidang sosial dan budaya. Mereka kehilangan kepercayaan, keputusasaan, yang salah bukan pembangunannya. Isi dengan yang menjawab kebutuhan real di lapangan dan dengan pendekatan yang benar," tambahnya.

Pembangunan ekonomi desa, dikatakan Erani, harus dikembangkan dengan skala ekonomi yang memadai.

Ia menilai, dengan adanya kolaborasi antardesa akan membuat transaksi ekonomi memiliki nilai tambah dan posisi tawar desa meningkat.

"Penguatan posisi tawar bisa melalui organisasi sosial ekonomi yang kuat seperti koperasi atau BUMDes. Jangan saling mematikan desa lain. Pada level tertentu harus dibukakan kolaborasi di desa," tegasnya.

Kemudian Erani menerangkan, sebenarnya desa mempunyai dua kewenangan pokok yaitu kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul. Pertama, desa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan terdapat dalam musyawarah desa (musdes).

"Kedua, hak asal usul terkait pengetahuan kearifan lokal desa, budaya, adat, dan sosial politik yang menjadi bahan baku menghidupkan komunitas," jelasnya.

Menurut Erani, ada neraca yang menggembirakan bagi pembangunan di desa. Pertama, warga antusias karena ada ruang untuk partisipasi pembangunan melalui musdes.

Kedua, adanya tranparansi melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Ketiga, gotong royong mulai hidup kembali, misalnya pengerjaan proyek dengan dana desa harus swakelola. Pola tersebut menjadi instrumen perekat antarwarga. Dan Keempat, inovasi terjadi di desa.

"Kami terus mendorong berbagai program pemberdayaan dan pembangunan kawasan melalui peningkatan prasarana dan sarana, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan perdesaan. Optimalisasi kesemuanya akan dikembangkan menjadi komoditas unggulan," pungkas Erani. (mdk/ibs)