Lantik Pejabat Eselon 1 dan 2, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN
Merdeka.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/7).
Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama 5 tahun terakhir.
-
Siapa yang menjadi Plt. Menteri Pertanian? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian RI berdasarkan Keputusan Presiden nomor 92/P Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023.
-
Bagaimana cara Kementan melaksanakan arahan Presiden? Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden
-
Bagaimana cara Mentan reformasi pertanian? Mentan mengatakan, Vietnam dan Indonesia adalah dua negara besar yang sama-sama memiliki potensi pertanian luar biasa. Khusus di Indonesia, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah terus mereformasi pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efisien serta mampu menekan biaya hingga 50 persen. 'Teknologi dan mekanisasi yang presisi adalah poin yang juga kami sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa,' katanya.
-
Siapa yang pimpin Kemenkumham? Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Upacara Wisuda bagi Pegawai Kemenkumham yang memasuki masa Purnabakti. Upacara Wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan darmabakti para Pegawai selama mengabdi di Kementerian yang saat ini dinahkodai oleh Yasonna Laoly.
-
Mengapa Amran Sulaiman diangkat menjadi Menteri Pertanian? Pengalaman hidup itu menjadi amat Bermakna ketika dia dilantik sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014.
-
Kapan Mentan Amran mengumumkan komitmennya? Hal tersebut diungkapkan Mentan Amran pada acara makan malam bersama di gedung AAS Building di Makassar, Sabtu (28/10)
Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktek KKN, setelah mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertanian, padahal potensi omset perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai 250 miliar per tahun. "Itu untuk menghindari conflict of interest", tegas Amran. "Kita berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya", ujarnya.
Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya tidak pernah menerima titipan untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat di Kementan, bahkan tak segan langsung mencoretnya bila dijumpai menjadi pejabat titipan.
Mentan mengatakan dirinya akan menjaga integritas sebagai pejabat negara, dan meminta seluruh pejabat Kementan agar juga mengikuti jejaknya. Terbukti selama 2 tahun berturut-turut KPK mengakui Kementan mampu menjadi lembaga anti gratifikasi terbaik pada tahun 2017 dan 2018.
“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.
Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai walikota untuk usaha anaknya, dan jangan minta proyek di lingkungan Pemkot Solo. “Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya.
Sebagai catatan, pada hari ini Menteri Pertanian melantik beberapa pejabat eselon 1 dan 2, yaitu:
Pejabat eselon 1 (pejabat Madya):1. Dr. Ir. Momon Rusmon, Ms (Sekjen Kementerian Pertanian)2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Dirjen Hortikultura).3. Dr. Ir. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan)4. Prof (R), Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr (Kepala BPPSDMP)5. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto (Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian)
Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama):1. Ir. Indah Megahwati, MP (Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP)2. Dr. Ir. Leli Nuryati M.Sc (Kapus Penyuluhan BPPSDMP)3. Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si (Sekretaris BPPSDMP)4. Dr. Ir. Retno Sri Hartati M (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian).5. Ardi Praptono, SP. M.Agr (Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan).6. Dr. drh. Kresno suharto (Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan).7. Ir. Sumardi Noor, M.Si (Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP). (mdk/paw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mentan meminta agar panitia pengadaan untuk bekerja maksimal dengan menjaga integritas dan melayani dengan sepenuh hati.
Baca SelengkapnyaMenaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca SelengkapnyaSYL juga pernah meminta jajaran Kementan untuk tidak bersinggungan dengan KKN.
Baca SelengkapnyaTito menekankan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki sisi personal ASN menjadi penting.
Baca SelengkapnyaPengadaan alsintan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat akan memberikan reward bagi kepala daerah yang berhasil mengerjakan tugas ini.
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAmran berharap dukungan Komisi IV DPR RI untuk mewujudkan program swasembada pangan melalui program cetak sawah.
Baca SelengkapnyaAda persoalan serius dengan hukum di Indonesia, usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaJodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca SelengkapnyaKementan terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas.
Baca Selengkapnya