Lonjakan Kasus Covid-19 Buat Pemerintah Sulit Turunkan Defisit APBN

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta menyatakan, pembatasan kegiatan masyarakat secara luas dan pengendalian belanja, menjadi tantangan pemerintah dalam mengendalikan defisit anggaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 2/2020 pemerintah harus mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen di 2023.

"Ini buat kita makin challenge untuk bisa turunkan defisit di bawah 3 persen di 2023," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (25/5).

Dia mengatakan, jika Covid-19 melonjak dan jumlah pasien bertambah maka pemerintah harus mengambil tindakan pembatasan kegiatan secara luas. Di satu sisi, belanja pemerintah juga terus membengkak.

Oleh sebab itu, baginya terpenting sekali pemerintah lakukan sekarang menjaga agar Covid-19 terkendali dan tidak ada lonjakan mengkhawatirkan.

"Dengan begitu kita tenang kendalikan ekonomi dan pada akhirnya kita bisa lebih sistemtis turunkan defisit di bawah 3 persen di 2023," jelasnya.

Pemerintah Berupaya Turunkan Defisit

Sebelumnya, Kementerian Keuangan meyakini defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa dicapai pada 2023. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2020 yang membolehkan pelebaran defisit selama tiga tahun saja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, defisit akan diturunkan perlahan. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB lebih rendah dari realisasi defisit APBN pada tahun lalu sebesar 6,09 persen.

"Di 2022 defisit anggaran akan lebih rendah dari tahun ini, sehingga ini menunjukan adanya konsolidasi untuk membuat perubahan yang mulus untuk kembali ke disiplin defisit tiga persen di 2023," kata dia dalam acara Fitch Indonesia Conference 2021 dengan tema : Fitch on Indonesia - Navigating a Pots-Pandemic World?, Rabu (24/3).

Bendahara Negara ini mengatakan, perekonomian tahun ini sudah mulai berjalan sehingga tidak lagi tergantung pada belanja pemerintah sebagaimana tahun lalu. Dengan begitu, beban APBN untuk mendorong ekonomi akan semakin berkurang sehingga defisitnya bisa ditekan.

"Di 2020 kita satu-satunya mesin yang melakukan pekerjaan karena APBN bekerja sangat keras. Saat ini mesin (perekonomian) sudah mulai bergerak tapi pemerintah tidak langsung menghentikan mesinnya tapi dilakukan perlahan di 2021 dan 2022," ungkapnya.