Mau Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Ternyata Belum Punya Roadmap

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhmad Misbakhun meminta pemerintah fokus membuat roadmap mengenai bursa karbon. Sebab, jelang perdagangan bursa karbon yang direncanakan akan dimulai pada September, belum ada roadmap mengenai bursa karbon tersebut.

"Tiba-tiba Indonesia bicara carbon tax tanpa punya roadmap karbon itu sendiri, bagaimana mungkin?" ujar Misbakhun, dalam diskusi publik mengenai Bursa Karbon, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).

Dia menuturkan, China sebagai negara yang sempat tidak bergabung dalam Paris Agreement, namun meminta waktu sampai 2050 untuk menerapkan carbon tax. Alasannya, karena negara membutuhkan transisi, dari energi yang sudah terpasang menjadi energi terbarukan.

Politikus Golkar itu menekankan agar pemerintah wajib mengetahui substansi dari bursa karbon. Sehingga, peraturan yang dibuat tidak terkesan lompar-lompat.

Hal lain yang menjadi kritik Misbakhun jelang perdagangan bursa karbon yaitu penyelenggara, regulator, hingga pengawas, diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia. Padahal menurutnya, bursa efek dengan bursa karbon adalah entitas yang berbeda.

Seluruh calon penyelenggara, ucapnya, idealnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam ekosistem baru bursa karbon. Sehingga menurutnya, penyelenggara bursa efek tidak otomatis bisa menjadi penyelenggara bursa karbon. "Ini tidak sama dengan pengertian bursa efek," ucapnya.

"Menurut saya harus diingatkan kepada OJK. Bursa efek juga belum punya izin sebagai penyelenggara bursa karbon," sambungnya.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait bursa karbon dalam rangka mengantisipasi risiko perubahan iklim.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan dengan diterbitkannya peraturan OJK pada Juni, maka perdagangan karbon sudah bisa dilakukan pada bulan September tahun ini. Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah melakukan finalisasi berbagai infrastruktur pendukung perdagangan karbon.

"Harapannya pada September sudah ada perdagangan perdana yang rencana awal akan dilakukan antara lain dengan perdagangan launching hasil dari yang sudah diakui dalam bagian dari result payment sebesar 100 juta ton CO2," kata Mahendra, dalam Konferensi pers KKSK di kantor LPS, Jakarta, Senin, (8/5).