Mediator jadi kunci selesaikan perselisihan industrial

Merdeka.com - Berbagai tuntutan hak-hak pekerja seperti perlindungan dan kesejahteraan, persoalan PHK, jaminan sosial, hingga kenaikan upah harus siap diselesaikan pemerintah. Bahkan, penyelesaian perselisihan ini, mengalami jalan buntu di meja perundingan, antara pekerja dengan pengusaha. Akibatnya, banyak sengketa hubungan industrial berujung pada aksi unjuk rasa.

Pemerintah berkepentingan menjaga iklim industrial agar tetap kondusif. Tetapi, saat perundingan tidak mencapai kesepakatan, aksi unjuk rasa menjadi pilihan pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan pun ingin mediator hubungan industrial bekerja lebih ekstra lagi. Mediator sebagai dituntut lebih proaktif menangani unjuk rasa tanpa menunggu pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja setempat maupun surat tugas dari pimpinan.

Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Haiyani Rumondang mengatakan, mediator Hubungan Industrial (HI) harus prihatin dengan banyaknya unjuk rasa akhir-akhir ini. Unjuk rasa itu berarti tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Di sinilah sikap proaktif mediator HI mengambil peranan penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis," katanya baru-baru ini.

Kementerian ingin, semua mediator hubungan industrial (HI), bertekad mencapai hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja atau buruh.

Banyak kejadian, pemicu sengketa ketenagakerjaan biasanya sering berawal dari perbedaan tafsir atas regulasi antara kalangan pekerja dan pengusaha.

Misalnya, kalangan buruh tentu melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup, sementara pengusaha melihatnya sebagai salah satu biaya produksi.

Untuk itu, perlu pemahaman utuh bersama mengenai sistem pengupahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan beserta turunannya.

Pemerintah termasuk mediator dituntut peran aktifnya untuk melayani, mengawasi, dan menindak pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, penting bagi Setditjen PHI dan Jamsos melalui Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan, memasifkan program Bimbingan Teknis sistem pelaporan bidang hubungan industrial dan Jamsos di semua tingkat regional.

Meningkatkan kapasitas Mediator, regional wilayah barat beberapa waktu lalu bertempat di Yogyakarta, melaksanakan kegiatan Bimtek diikuti 50 orang peserta yang terdiri dari Petugas Penyusun Laporan dari Bidang HI dan Jamsos dan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dari 17 Provinsi, serta petugas penyusun laporan dari Satker Pusat. (mdk/ibs)