Mendagri Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Hasil Positif Pengendalian Inflasi
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah agar membantu mensosialisasikan capaian positif upaya pengendalian inflasi kepada masyarakat.
Pasalnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah diketahui terus memperoleh hasil positif, namun belum banyak masyarakat yang mengetahuinya.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan salah satu lembaga riset, diketahui kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok terhitung rendah. Padahal selama ini langkah yang dilakukan pemerintah dengan terus mengendalikan inflasi telah menuai hasil positif yang diakui banyak negara di dunia.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Kenapa Tito Karnavian mengingatkan Pemda untuk memonitor inflasi? 'Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,' ungkapnya.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Siapa yang minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan.
“Angka inflasi yang 4,33 persen yang itu diakui oleh dunia Indonesia bisa mengendalikan harga barang dan jasa. Dan kita rasakan sebetulnya pada saat Ramadan dan lain-lain kemarin relatif terkendali. Sekali lagi, tidak terjadi rush panic buying,” ujar Mendagri memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (3/5/2023).
Menurut Mendagri capaian inflasi di Indonesia yang mencapai 4,33 persen di level internasional terbilang optimal. Angka itu menunjukkan bahwa pengendalian inflasi relatif terkendali. Dirinya menilai, hal ini perlu disosialisasikan secara massif kepada masyarakat, terutama oleh kepala daerah maupun jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dinamika yang terjadi dalam penanganan inflasi, serta upaya pengendalian harga barang dan jasa.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, sampaikan betul (upaya pengendalian inflasi kepada masyarakat). Karena ini berpengaruh bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi kepercayaan pemerintah daerah masing-masing,” tambahnya.
Di lain sisi, Mendagri mengatakan, kepercayaan masyarakat yang tergolong rendah terhadap upaya pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok diduga lantaran terjadinya dinamika naik turunnya harga di daerah. Hal tersebut perlu direspons oleh daerah dengan memberikan sosialisasi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Mendagri bersyukur atas capaian positif pengendalian inflasi di Indonesia. Menurutnya kondisi ini terjadi berkat kerja sama pusat dan daerah, terutama dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi. Mendagri berharap, torehan tersebut dapat dipertahankan.
“Ini yang harus kita pertahankan terus agar situasi politik keamanan masyarakat lebih tenang dan pembangunan bisa berjalan,” pungkasnya. (mdk/hrs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam proses ini, Tito mengindikasikan adanya kepala daerah yang tidak mampu mengendalikan inflasi, dan mereka akan mendapatkan sanksi.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi tahunan (Year-on-Year) pada bulan September 2024 mencapai 1,84 persen.
Baca SelengkapnyaPengendalian inflasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Baca SelengkapnyaAngka ini masih berada dalam target pemerintah 1,5-3,5 persen. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Oktober 2024 sebesar 0,08 persen.
Baca SelengkapnyaPenanganan inflasi umumnya menggunakan instrumen perbankan.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat inflasi Juni angkanya bisa turun 3,52 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaPenghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.
Baca Selengkapnya42 daerah yang tidak menyampaikan laporan harian pengendalian inflasi sepanjang minggu ketiga Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMendagri juga menyoroti pentingnya membuat kepala daerah bekerja dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengingatkan, tingkat kenaikan harga atau inflasi menjelang hari besar keagamaan Ramadan.
Baca SelengkapnyaTito meminta kepala daerah menyiapkan data statistik sektoral.
Baca SelengkapnyaUsulan itu untuk menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola air.
Baca Selengkapnya