Menguak Fakta Jumlah Orang Miskin di Indonesia Bertambah 1 Juta

Merdeka.com - Pandemi Covid-19 sudah hampir satu tahun melanda Indonesia. Dampak yang dirasakan amat besar. Tak hanya sektor kesehatan, ekonomi pun dibuat berantakan. Dampaknya cukup parah, seperti angka kemiskinan yang terus bertambah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kebijakan yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dalam menekan angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Di mana, saat itu angka kemiskinan masih berada di level satu digit yakni 9,78 persen.

"Seandainya pemerintah tidak melakukan langkah-langkah itu prediksi kemiskinan bisa melonjak 10,2 persen," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).

Dia mengatakan selama masa pandemi, pemerintah secara konsisten telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai. Bantuan itu diberikan di pedesaan yang dikonversikan melalui dana desa.

"Itu cukup efektif untuk menahan kenaikan kemiskinan di pedesaan," kata dia.

Sementara untuk menekan angka kemiskinan di perkotaan, pemerintah juga melakukan beragam upaya mulai dari Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai untuk masyarakat Jabodetabek, dan pemberian bantuan produktif untuk UMKM.

"Ini semuanya ditujukan untuk mengurangi tekanan yang luar biasa hebat terutama di perkotaan atau di daerah perkotaan dan terutama di kota-kota besar di Jawa maupun di luar Jawa," jelas dia.

Meski berhasil ditekan, namun angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan. Bahkan, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah 1,13 juta orang

Jumlah Penduduk Miskin Bertambah 1,13 Juta Orang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang (0,41 persen) dibandingkan posisi Maret 2020, juga meningkat 2,76 orang dibanding September 2019.

"Maka pada bulan September tahun 2021 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,9 persen," kata Kepala BPS, Suhariyanto, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2).

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena pandemi Covid-19. Namun peningkatan ini masih bisa ditahan oleh pemerintah seiring dengan program perlindungan sosial yang gencarkan, baik melalui bantuan langsung tunai, UMKM, hingga yang lainnya.

"Hanya saja jika dibandingkan dengan berbagai simulasi dan prediksi angka kemiskinan dari berbagai institusi, betul terjadi kenaikan tetapi kenaikannya sebetulnya tidak sedalam yang diduga," kata dia.

Dia mengatakan, pada Juni 2020 World Bank atau Bank Dunia membuat laporan terbaru terkait dengan angka kemiskinan di Tanah Air. Dalam laporan tersebut mengatakan jika pemerintah tidak melakukan program perlindungan sosial, maka angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat sebesar 10,7 persen sampai dengan 11,6 persen.

"Dan hasil BPS menunjukkan meskipun terjadi kenaikan, kenaikannya pada september 2020 ini hanya 0,97 persen. Jadi ini menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah selama pandemi membantu mereka," jelasnya.

Apalagi pemerintah saat ini tengah memperluas perlindungan sosial ini tidak hanya menyentuh 40 persen lapisan masyarakat bawah, tetapi juga diperluas mencapai 60 persen.

"Jadi kembali meskipun mengalami kenaikan penduduk miskin menjadi 10,19 persen hasil ini masih di bawah prediksi dari berbagai pihak karena adanya berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah," sebut dia.

Kemiskinan Bertambah Akibat Pengangguran

Kepala BPS Suhariyanto membeberkan beberapa faktor penyebab angka kemiskinan Indonesia bisa naik. Pertama, pandemi Covid-19 yang masih berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi penduduk. Ekonomi Indonesia pada kuartal III terkontraksi 3,49 persen secara year on year, sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga turun 4,04 persen year on year.

"Selama periode Maret 2020-September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,12 persen, sementara inflasi inti tercatat 0,84 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (15/2).

Faktor lainnya ialah kenaikan harga eceran beberapa komoditas pokok seperti daging sapi yang naik 1,51 persen, susu kental manis 1,07 persen, minyak goreng 2,67 persen, tepung terigu 2,76 persen dan ikan kembung 1,07 persen.

Kendati, terdapat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti beras sebesar 0,49 persen, daging ayam ras 3,52 persen, gula pasir 6,54 persen, cabai rawit 32,37 persen dan telur ayam ras 6,12 persen.

Terakhir, tingkat pengangguran yang disebabkan pandemi Covid-19 turut meningkat. "Pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai angka 7,07 persen. Terjadi kenaikan 1,84 persen poin secara year on year," tutur Suhariyanto.

Peningkatan Kemiskinan di Kota

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, persentase penduduk miskin pada September 2020 sebagian besar terjadi di pedesaan sebesar 13,20 persen. Sementara untuk persentase penduduk miskin perkotaan hanya sebesar 7,88 persen.

"Kalau kita lihat komposisi penduduk miskin antara kota dan desa persentase penduduk miskin di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di kota," kata dia di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2).

Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat lebih tinggi dibanding pedesaan. Kondisi ini sebagai dampak pandemi covid-19 berkepanjangan.

"Bahwa bulan September tahun 2020 ini lebih berdampak ke perkotaan di sana bisa dilihat bahwa penduduk miskin di perkotaan karena pandemi Covid-19 naik sebesar 1,3 persen. Sementara di pedesaan mengalami kenaikan, tetapi hanya separuhnya yaitu sebesar 0,6 persen," jelasnya.

Dia menambahkan, garis kemiskinan pada posisi September 2020 dihitung berdasarkan Rp458.947 per kapita per bulannya. Dari komposisi ini 73,87 persennya itu adalah untuk komoditas makanan.

"Jadi dengan melihat angka ini kita harus memberikan perhatian ekstra supaya komoditas pangan seperti beras dan lainnya tidak mengalami fluktuasi yang tinggi," jelas dia.

Adapun komoditas yang memberikan pengaruh kepada garis kemiskinan tidak berubah dari sebelumnya. Pertama adalah beras, kedua rokok dan ketiga adalah telur ayam ras.

Kemiskinan Tertinggi di Papua dan Maluku

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, dari jumlah tersebut persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua. Wilayah ini memberikan kontribusi tertinggi sekitar 20,65 persen dari total jumlah kemiskinan pada September 2020.

Jika dilihat, jumlah penduduk miskin di Pulau Maluku dan Papua mencapai sekitar 1,53 juta orang. Itu terdiri dari 139 ribu orang di perkotaan dan 1,28 juta orang yang berada di pedesaan.

"Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,65 persen," jelas dia dalam rilis BPS, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2).

Sementara dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa yakni mencapai 14,75 juta orang. Jumlah tersebut terdiri dari 8,10 juta di perkotaan dan 6,64 juta di pedesaan.

"Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan," jelas dia.

Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin berada di Pulau Kalimantan mencapai 1,01 juta orang. Jumlah itu terdiri dari penduduk miskin di perkotaan mencapai 375 ribu orang dan di pedesaan sebanyak 640 ribu orang.