Kritik pedas menkeu era Soeharto soal paket kebijakan Jokowi

Merdeka.com - Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier angkat bicara terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Menurut Fuad, lesunya perekonomian dimulai dari kebijakan Presiden Joko Widodo sendiri yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, sesaat setelah dia terpilih.

Kemudian, cara Presiden Joko Widodo menyelamatkan ekonomi saat ini malah tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Fuad menilai, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu menyiratkan kalau pelemahan ekonomi hanya bisa diselamatkan oleh para pemegang modal besar (investor). Padahal, investor kurang merespon kebijakan ini.

"Sehingga bingung juga, karena mereka yang diharapkan bisa memperbaiki tidak merespon dengan baik. Ekonomi sendiri sudah terlanjur lesu, dimulai oleh kebijakan pemerintah Jokowi sendiri. Tidak sadar atau tidak mengerti langsung dihajar sendiri dinaikan harga BBM. Di mana imbasnya pasar menjadi sepi," kata Fuad dalam diskusi di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Minggu (4/10).

Selain itu, Fuad juga menilai Paket Kebijakan tidak 'senendang' seperti yang dikatakan oleh Jokowi. Seperti dalam kebijakan pengurusan izin investasi atau usaha dari delapan hari dipangkas menjadi tiga jam, serta paket pengurangan pajak penghasilan badan perusahaan diberikan selama 20 tahun.

"Itu engga ada esensi apa-apa. Padahal delapan hari juga engga ada yang mengeluh. Kebijakan yang membohongi diri sendiri. Misalnya lagi pengurangan pajak perusahaan diberikan selama 10 tahun. Sekarang paket baru diberikan 20 tahun padahal 10 tahun saja sudah malas. Yang diberikan dalam paket adalah barang yang tidak dibutuhkan masyarakat," imbuh Fuad.

Oleh karena itu, dia menyarankan beberapa kebijakan yang diyakini bisa lebih mendorong perekonomian dan direspon positif oleh masyarakat. Pertama, pemerintah tidak perlu mengusut asal usul uang modal usaha masyarakat. Paling tidak, jelas Fuad, masyarakat bisa mendaftarkan usaha-usahanya dan memastikan aktivitas perdagangan bisa dimonitor oleh pemerintah.

"Kemudian, turunkan harga BBM. Jangan rakyat yang mensubsidi pemerintah. Selanjutnya, turunkan tarif dasar listrik. Kalau yang rumah tangga bisa punya kelebihan uang untuk konsumsi," jelasnya.

Kemudian, pemerintah harus menderegulasi total perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Sebab, urusan perizinan itu dinilai hanya memakan uang lebih banyak sehingga mempersulit masyarakat.

"Longgarkan sekaligus tertibkan pertambangan rakyat. Terakhir, paket ini untuk membuat lapangan kerja, berikan izin kepada individu orang asing agar memiliki non landed house di sekitar Jabodetabek supaya properti berjalan," tandasnya. (mdk/idr)