Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Janet Yellen: Amerika Serikat Tak Bisa Bayar Utang Per 1 Juni 2023

Menkeu Janet Yellen: Amerika Serikat Tak Bisa Bayar Utang Per 1 Juni 2023 Janet Yellen. ©twitter/NewYorkFed

Merdeka.com - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen mengakui bahwa pemerintah sudah tidak bisa membayar utang mulai bulan depan. Setidaknya pada 1 Juni 2023, Negara Paman Sam ini resmi gagal membayar utang.

Oleh karena itu, Janet meminta kepada Kongres untuk mengambil tindakan agar pembayaran utang pemerintah bisa ditangguhkan. Mengingat potensi gagal bayar utang bisa terjadi pada 1 Juni 2023.

"Saya menulis untuk dicatat bahwa kami masih memperkirakan Departemen Keuangan kemungkinan tidak akan lagi dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang pada awal Juni, dan berpotensi sebagai paling cepat 1 Juni," tulis Janet seperti dilansir dari CNBC di Jakarta Selasa (16/5).

Pernyataan tersebut disampaikan Janet saat pemerintah AS bertemu dengan para pemimpin Kongres yang tengah bersiap untuk melanjutkan negosiasi pada hari Selasa waktu setempat. Nantinya kedua belah pihak akan membahas mengenai potensi pemotongan belanja sebagai imbalan atas pengesahan kenaikan pagu utang DPR.

Sehingga, senat mayoritas Demokrat diharapkan mendukung apapun yang dinegosiasikan Gedung Putih dengan DPR yang dikendalikan GOP (Partai Republik).

Sebelumnya, Janet telah bersurat kepada Kongres terkait urgensi pengambilan keputusan Kongres terkait penangguhan pembayaran utang atau kenaikan plafon utang pemerintah. Sebab ada banyak dampak jika Kongres terus mengulur waktu dalam pengambilan keputusan.

"Menunggu hingga menit terakhir untuk menangguhkan atau menaikkan batas utang dapat menyebabkan kerugian serius bagi kepercayaan bisnis dan konsumen," kata Janet.

Tak hanya itu, lambannya Kongres mengambil sikap bisa meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek untuk pembayar pajak. Sehingga berdampak negatif pada peringkat kredit Amerika Serikat.

"Faktanya, kami telah melihat biaya pinjaman Treasury meningkat secara substansial untuk sekuritas yang jatuh tempo pada awal Juni," tulisnya.

Di sisi lain,  Presiden AS, Joe Biden optimis bisa mencapai kesepakatan dengan Partai Republik untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang pada waktunya. Sehingga bisa menghindari kejatuhan ekonomi bahkan dari potensi gagal bayar utang AS.

"Saya benar-benar berpikir ada keinginan di pihak mereka, serta kami, untuk mencapai kesepakatan, dan saya pikir kami akan mampu melakukannya," kata Biden kepada wartawan, Minggu di Delaware. 

"Saya tetap optimis karena saya adalah orang yang optimis bawaan," sambungnya. 

Sebagai informasi, semula Pemerintah AS dan DPR akan bertemu  pada Jumat (13/5) lalu. Namun pertemuan antara Joe Biden, Ketua DPR Kevin McCarthy, R-Calif., Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries, DN.Y., Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, DN.Y., dan Pemimpin Minoritas Mitch McConnell, R-Ky., ditunda hingga Selasa. Penundaan ini dilakukan  untuk memberikan lebih banyak waktu kepada para utusan untuk bernegosiasi. 

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi
Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi

Megawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya
Ada Perbedaan Hitungan Utang BLBI Antara Satgas dan Obligor, Mahfud MD Buka Suara
Ada Perbedaan Hitungan Utang BLBI Antara Satgas dan Obligor, Mahfud MD Buka Suara

Satgas BLBI masih mencari jalan keluar untuk mengatasi perbedaan hitungan utang antara obligor/debitur dan besaran utang yang ditetapkan pemerintah

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Ada Harapan Suku Bunga The Fed Turun Lebih Cepat
Sri Mulyani: Ada Harapan Suku Bunga The Fed Turun Lebih Cepat

Inflasi di AS pada bulan Juni menunjukkan penurunan di angka 3 persen, didorong oleh menurunnya tekanan harga energi dan sektor perumahan.

Baca Selengkapnya
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara
Dituding Jadi Menteri Suka Ngutang, Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara

"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024

Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.

Baca Selengkapnya
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Lapor Bayar Utang Lancar, APBN Surplus Rp22,8 Triliun
VIDEO: Menkeu Sri Mulyani Lapor Bayar Utang Lancar, APBN Surplus Rp22,8 Triliun

Sri Mulyani melaporkan APBN mengalami surplus Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ternyata Sudah Tarik Utang Rp107,6 Triliun di Januari 2024
Pemerintah Ternyata Sudah Tarik Utang Rp107,6 Triliun di Januari 2024

Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya