Menko Luhut: Izin ekspor konsentrat sudah diparaf presiden

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa keputusan terkait izin ekspor konsentrat sudah diparaf oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah diparaf Presiden, nanti disampaikan oleh Menteri ESDM," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/1).

Kementerian Perdagangan merilis Freeport mendapat kuota ekspor konsentrat sebanyak 1,4 juta metrik ton, dengan kewajiban membayar bea keluar sebesar 5 persen. Namun, mantan Kepala Staf Kepresiden ini enggan memberikan lebih detail mengenai bea keluar tersebut.

Kendati begitu, dia menegaskan, PT Freeport Indonesia harus berkomitmen membangun smelter di daerah yang sudah ditentukan pemerintah. "Harus kasih smelter, masak smelter bangun setahun. Ya nanti diumumkan semuanya," kata Luhut.

Menteri ESDM Ignasius Jonan juga mengaku Presiden Jokowi sudah memberikan paraf atas keputusan masalah itu. "Betul sudah diparaf Presiden, tapi belum tanda tangan," kata Menteri Jonan.

Ketika ditanya apa yang ditawarkan Pemerintah Indonesia terkait dengan berakhirnya izin ekspor konsentrat per 11 Juni 2017, Menteri Jonan meminta agar ditunggu keputusannya.

"Nanti tunggu putusannya dong, tunggu Bapak Presiden, mudah-mudahan secepatnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Jonan menyatakan hingga saat ini perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang berakhir 11 Januari 2017 masih dalam pembahasan.

"Ini sedang dibahas sekarang, kita akan finalisasi," kata Menteri Jonan usai Rapat Kabinet Terbatas membahas pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batu bara di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/1).

Dia menyebutkan, pihaknya akan mengumumkan keputusan mengenai berakhirnya izin ekspor konsentrat tersebut. "Paling cepat besok sore, mestinya kalau sudah selesai ya pasti akan diumumkan," kata mantan Menhub itu.

Terkait masalah itu, Presiden Jokowi memberi sejumlah arahan antara lain pertumbuhan ekonomi tidak boleh terganggu. "Penciptaan lapangan kerja juga tidak terganggu," katanya.

Presiden juga memberi arahan bahwa kalau memang sudah waktunya divestasi maka Indonesia harus mayoritas di perusahaan itu. "Presiden juga meminta penerimaan negara juga tidak boleh berkurang, bahkan harus lebih," katanya.

Izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia berakhir pada 8 Agustus 2016, kemudian diperpanjang hingga 11 Januari 2017.

Surat persetujuan ekspor itu diberikan Kementerian ESDM kepada Kementerian Perdagangan. Dalam rekomendasi itu, Freeport memperoleh kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,4 juta ton.