Menko Rizal sebut sistem ekonomi Jokowi tak bisa sejahterakan rakyat
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan pemerintahannya menganut sistem neoliberal. Sistem ini, menurutnya, tidak bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.
Menko Rizal menjelaskan, sistem ekonomi yang diserahkan pada pasar, membuat pertumbuhan Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Di mana tidak bisa mencapai di atas 10 persen.
"Kenapa Indonesia tumbuhnya biasa-biasa saja dan paling rendah di Asian Five. Pertama, kita menganut kebijakan ekonomi neoliberalisme. Apa itu? Pada dasarnya semua diserahkan kepada pasar," ujarnya di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (15/9).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 persen? “Bahkan hal ini sudah berlangsung selama 7 kuartal atau hampir 2 tahun berturut-turut.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Siapa presiden pertama Indonesia? Siapa nama presiden pertama Indonesia?Jawaban: Ir. Soekarno
-
Di mana Sulawesi Utara berada di peringkat pertumbuhan ekonomi nasional? Berdasarkan data yang mereka miliki, Sulut menjadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
Menurut dia, tidak ada negara penganut sistem ekonomi neoliberal di dunia ini yang mampu membawa peningkatan kesejahtaraan masyarakatnya. Negara, lanjutnya, justru akan terus bergantung dengan negara lain, seperti dalam hal utang.
"Tidak ada di seluruh dunia neoliberalisme meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neoliberalisasi itu pintu masuknya neokolonialisme," jelas dia.
Maka dari itu, dirinya menyarankan jika ingin memperbaiki kondisi ekonomi maka Indonesia harus mengubah sistem ekonomi yang selama ini diterapkan. Indonesia harus mencontoh Jepang dan China yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonominya tanpa mengandalkan bantuan dari negara lain.
"Jepang itu sampai tahun 1985 nyaris tidak pernah utang. Jepang menjadi besar bukan karena pinjeman luar negeri. China sampai sekarang juga tidak," ungkapnya.
"Kita bisa mengubah Indonesia dengan policy dan strategy. Tidak hanya dengan uang. Kita selalu dicekoki dengan uang. Proyek, proyek, proyek. Indonesia ini masuk dalam kondisi sedang dalam pertumbuhan ekonomi. Kita belum pernah masuk dalam pertumbuhan ekonomi double digit. Memang negara-negara Asia kalau mau maju harus mampu mengejar perekonomiannya dari negara-negara barat. Harus di atas 10 persen. Contoh Jepang dan China," tutup dia.
Sebelumnya, sewaktu menjadi ekonom, Rizal Ramli juga sempat mengutarakan hal serupa. "Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta.
Selain itu, Rizal juga mengkritik ketidakkonsistenan Jokowi dalam hal arah kebijakan pemerintahannya. Karena dalam kampanye, Jokowi yang terus-terusan berteriak akan membentuk kabinet yang berlandaskan Trisakti, buktinya malah mengubah arah kebijakannya menjadi tidak jelas dengan mengedepankan slogan 'kerja kerja kerja'.
"Zaman tanam paksa dan zaman Jepang, tagline nya itu adalah 'kerja kerja kerja'. Jadi tidak aneh kalau kabinet Trisakti Jokowi kemarin itu akhirnya berubah menjadi kabinet kerja, saya enggak heran," kata Rizal.
"Dan lagi menteri-menterinya itu yang hanya bisa naikin harga. Padahal banyak cara lainnya seperti nurunin biaya produksi. Karena kalau jadi pejabat modalnya cuma bisa naekin harga, enggak usahlah pakai sekolah tinggi-tinggi," cetus mantan Menko Ekuin di era Presiden Gus Dur ini.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bicara mengenai solidaritas internasional yang menurun di tengah ketegangan geopolitik.
Baca SelengkapnyaKunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca SelengkapnyaSalim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.
Baca SelengkapnyaAHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca SelengkapnyaSegala tindak diskriminasi terhadap upaya kemajuan negara-negara berkembang harus dihilangkan.
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, realisasi investasi tak sejalan dengan penurunan angka pengangguran.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, bahwa kapitalisme dan neoliberal akan membuat rakyat semakin jauh dari kesejahteraan.
Baca Selengkapnya