MenkumHAM percepat pengesahan revisi PP RTRW demi kereta cepat China

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan pihaknya masih butuh waktu merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai basis penetapan lokasi proyek. Di mana, aturan tersebut diperlukan dalam mendukung percepatan pengadaan kereta cepat di Indonesia.

"Kalau PP (No 26) nanti saya cek dulu. Kalau di Kemenkumham, begitu sampai langsung kami cek. Kami lihat, kalau sudah beres, langsung kami teken," ujar Menteri Yasonna di Gedung Kemen PAN-RB, Jumat (21/4).

Menteri Yasonna mengatakan akan segera menyelesaikan revisi aturan tersebut dalam waktu dekat. "Tidak ada lama-lama itu. Kadang-kadang ada juga yang belum sampai di kita, masih di tingkat kementerian. Tapi saya cek dulu," ungkapnya.

Sebagai informasi, revisi aturan tersebut dibutuhkan sebagai salah satu cara pemerintah memperoleh suntikan dana pengadaan proyek kereta cepat dari Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB).

Sebelumnya, China Development Bank (CDB) belum mengeluarkan pinjaman untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebab, syarat pembebasan lahan proyek sepanjang 142 km tersebut belum rampung 100 persen.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan pihaknya tengah menanti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional sebagai basis penetapan lokasi proyek. Hal itu sebagai salah satu solusi masalah pendanaan dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Itu (revisi RTRW nasional) termasuk salah satu yang akan bisa percepat kereta cepat. Itu bagian dari persyaratan," ujar Hanggoro di Gedung Wijaya Karya, Jakarta.

Hanggoro mengatakan pemerintah harus segera menyelesaikan masalah RTRW nasional supaya pemerintah provinsi juga dapat merampungkan penetapan lokasi jalur proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Ya memang kita harus selesaikan step by step. Ini salah satu step utama sign contract ini, kan masih ada step lain, harus ada progres," katanya.