Menteri Sri Mulyani Blak-blakan Ada Rp210 T Dana PEN Belum Dicairkan untuk Rakyat

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pencairan anggaran program pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp533,60 triliun sampai dengan 17 Desember 2021. Angka ini setara dengan 71,6 persen dari pagu sebesar Rp744,77 triliun.

"Kita lihat kita tinggal dua minggu lagi dan masih ada Rp210 triliun lebih yang belum dibelanjakan di dalam PEN," kata dia dalam APBN KiTa, Selasa (21/12).

Pemerintah terus melakukan koordinasi dan meminta kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) agar merealisasikan anggaran PEN dalam waktu dekat. Sebab, jika tidak mampu anggaran tersebut akan dikembalikan ke APBN.

Berdasarkan bahan paparannya, realisasi untuk kesehatan mencapai Rp147,44 triliun, atau sebesar 68,6 persen dari pagu Rp 214,96 triliun. Adapun realisasi tersebut digunakan untuk membangun Rumah Sakit Darurat Asrama Haji dan Pademangan, pembagian paket obat untuk masyarakat, hingga membiayai perawatan untuk 784,96 ribu pasien.

Selain itu, realisasi kesehatan tersebut dipergunakan juga untuk pemberian insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) pusat sebanyak 1,42 juta dan santunan kematian untuk 571 nakes. Kemudian juga untuk pengadaan 304, 39 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.

Selanjutnya untuk perlindungan sosial, realisasinya hingga 17 Desember mencapai Rp161,17 triliun, atau 86,4 persen dari total pagu Rp186,64 triliun. Realisasi tersebut diberikan untuk PKH 10 juta KPM dan kartu sembako untuk 18 juta KPM, bantuan sosial tunai untuk 9,99 juta KPM dan BLT desa untuk 5,62 juta KPM.

Selain itu dana perlindungan sosial juga diperuntukkan untuk kartu pra kerja untuk 5,96 juta orang, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, bantuan UKT untuk 347,11 ribu penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, BSU untuk 7,84 juta prakerja, dan bantuan beras untuk 28,8 juta dan sembako PPKM 5,85 juta.

Sementara untuk program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, hingga insentif usaha masing-masing realisasinya sampai dengan 17 Desember Rp87,47 triliun (74,2 persen), Rp74,36 triliun (45,8 persen), Rp63,16 triliun (100,5 persen).

Rincian Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp 370,5 triliun sampai dengan November 2021.

"Realisasi untuk Bansos dalam hal ini juga luar biasa Rp 370,5 triliun dibelanjakan untuk langsung dinikmati masyarakat," kata Menkeu Sri dalam Konferensi Pers APBN KiTA November 2021, Selasa (21/12).

Realisasi sebesar Rp 370,5 triliun tersebut sebagian digunakan untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 175,9 triliun, diantaranya Kementerian Sosial telah membelanjakan sebesar Rp 81,2 triliun untuk melindungi 10 juta keluarga harapan sebesar Rp 27,69 triliun, memberikan kartu sembako kepada 18,1 juta keluarga mencapai Rp 33 triliun.

Selanjutnya, bantuan sosial tunai untuk hampir 10 juta keluarga mencapai Rp 17,2 triliun. Lalu penyaluran sembako selama PPKM level 4, Pemerintah memberikan tambahan lagi untuk 4,86 juta keluarga dengan bantuan sembako mencapai Rp 2,92 triliun.

"Jadi dalam hal ini Kementerian Sosial telah membelanjakan Rp 81,2 triliun," imbuhnya.

Kemudian Kementerian Koperasi telah membelanjakan Rp 15,4 triliun, berupa penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 1,2 juta per usaha mikro kepada 15,36 juta UMKM.

Ada juga, Kementerian tenaga kerja yang telah membelanjakan sebesar Rp 7,48 triliun untuk bantuan subsidi upah (BSU) untuk 2 bulan bagi 7,48 juta para pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta, dengan nominal bantuan per pekerja Rp 1 juta.

"Inilah belanja Bansos Rp 175 triliun yang langsung masuk ke kantong masyarakat. Tentu disisi lain ada belanja Bansos dalam atau melalui transfer ke daerah yaitu melalui Dana Desa Rp 19,7 triliun masyarakat desa mendapatkan bantuan sosial 5,62 juta keluarga sendiri," ujarnya.

Disisi lain, terdapat bantuan sosial yang dikeluarkan dalam bentuk subsidi energi dan nonenergi yang mencapai Rp 152,7 triliun. Lantaran, harga energi meningkat yang menyebabkan subsidi Pemerintah juga mengalami kenaikan, termasuk berbagai langkah pemerintah untuk memberikan diskon listrik, subsidi bunga UMKM yang mencapai Rp 23,5 triliun dan juga program kartu pra kerja.

"Jadi sampai dengan November ini Rp 370 triliun dari APBN dibelanjakan yang langsung diterima masyarakat manfaatnya, baik dalam bentuk cash maupun dalam bentuk lain seperti sembako," pungkas Menkeu.

Rincian Realisasi Anggaran Kesehatan

Kinerja Anggaran kesehatan hingga November 2021, realisasinya mencapai Rp 220 triliun atau tumbuh 61 persen, karena dipengaruhi oleh peningkatan belanja Kementerian Lembaga yang mencapai 81,6 persen, yang dimanfaatkan utamanya untuk penanganan covid-19.

"Untuk anggaran kesehatan yang memang masih sangat dominan tahun ini Rp 220 Triliun atau terjadi kenaikan hingga 61 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTA November 2021, Selasa (21/12).

Anggaran tersebut digunakan untuk klaim perawatan dari para pasien covid-19 yang telah mencapai 768,9 ribu pasien. Hal ini terutama pada saat terjadi Delta varian, maka ketika Indonesia mengalami Delta varian yang melonjak tinggi juga berpengaruh terhadap APBN luar biasa besar.

"Hampir mencapai Rp 50 triliun yaitu Rp 49,6 triliun, pasien covid yang harus dibayar oleh APBN kita," imbuhnya.

Selanjutnya, pengadaan vaksinasi mencapai Rp 26 triliun untuk 284 juta rakyat Indonesia. Selain itu, insentif tenaga kesehatan bai di daerah dan pusat tetap diberikan insentif tambahan hingga Rp 8,7 triliun dan untuk di daerah Rp 6,1 triliun.

"Kita juga masih membantu dalam bentuk PBI JKN bagi 96,5 juta rakyat Indonesia yang dibantu iuran dari BPJS kesehatannya. Kemudian untuk kelas III kita masih membantu 34,7 juta jiwa dengan sedikit bantuan iuran," ucapnya.

Bendahara negara ini menegaskan, APBN KITA juga memberikan dukungan untuk biaya operasi kesehatan dari berbagai puskesmas di seluruh indonesia yang menggunakan anggaran Rp 9,5 triliun.

'Jadi kalau kita lihat sampai November mayoritas belanja kesehatan melalui kementerian kesehatan juga melalui yang lain, seperti BKKBN, BPOM, Polri, Kemenhan, BNPB, Kemkominfo, hingga KemenPUPR, karena mereka membantu untuk membangun fasilitas kesehatan," pungkas Menkeu.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6