Follow
Minimalisir anggaran, BPS kaji penggunaan teknologi di sensus penduduk 2020
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mengkaji penggunaan perangkat digital untuk pelaksanaan sensus penduduk 2020. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran sehingga anggaran yang digunakan bisa lebih hemat.
Kepala BPS Suhariyanto menegaskan pada sensus ekonomi yang dilakukan di 2016 membutuhkan anggaran mencapai Rp 3 triliun. Untuk itu, BPS akan mengefisiensikan anggaran dalam pendataan penduduk.
"Jadi penduduk ini merupakan data yang sangat penting karena itu perlu pemikiran dari seluruh pihak bagaimana data ini ke depan menjadi semakin berkualitas," kata Suhariyanto di kantornya, Selasa (14/11).
-
Apa tujuan BPJS Kesehatan melakukan transformasi digital? Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan digitalisasi layanan? BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan digitalisasi layanan yang memberikan dampak positif bagi peserta dan sejalan dengan prinsip sosial dan lingkungan (environment and social). Adanya inovasi teknologi elektronik 'know your customer' (e-KYC) pada aplikasi JMO mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.
-
Mengapa BSI fokus pada inovasi layanan digital? 'Inovasi dan upaya memperkuat layanan tersebut kami harapkan menjaga dan meningkatkan kepuasan nasabah. Ini menjadi tolok ukur BSI untuk terus menjaga dan meningkatkan pelayanan agar seluruh nasabah bisa terus mendapatkan layanan prima dari seluruh insan BSI,' ujar Riko.
-
Mengapa Pertamina melakukan digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi? Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya.
-
Apa tujuan Banyuwangi meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan? Peluncuran tersebut, menurut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, sebagai upaya mewujudkan peningkatan layanan publik dan penguatan data.
-
Bagaimana BPS memastikan data akurat? BPS juga bertanggung jawab dalam penetapan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan statistik yang sesuai dengan standar internasional untuk memastikan keakuratan dan keandalan data.
Sebelumnya, pihaknya sudah mencoba menggunakan perangkat digital dalam melakukan pendataan di luar sensus. Menurutnya, hal tersebut bisa menghemat biaya karena tidak perlu memakai banyak kertas, hanya menggunakan telepon pintar (smartphone).
Meski demikian, BPS belum menghitung penggunaan anggaran dalam sensus penduduk 2020. Namun, penggunaan perangkat ini rencananya untuk mendata penduduk yang berada di pemukiman mewah.
"Kita juga masih memikirkan akan ada populasi tertentu yang kita mengirimnya lewat email, webdisk, ini baru kita kumpulkan saja dari berbagai saran dari berbagai pihak," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca Selengkapnya
BPS ungkap berbagai tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Baca Selengkapnya
Banyak pekerjaan manusia yang harus digantikan dengan teknologi, termasuk PNS
Baca Selengkapnya
Angka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kominfo.
Baca Selengkapnya
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.
Baca Selengkapnya
Pemkab Banyuwangi berinovasi untuk memperkuat penguatan pemerintahan berbasis digital.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah berupaya mempercepat penerapan Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik.
Baca Selengkapnya
Harga tiket konser yang terjangkau adalah perizinan dan biaya pengamanan.
Baca Selengkapnya