Nasib Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan tarif tiket kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasannya, pemerintah masih menghitung pembengkakan utang yang terjadi selama pembangunan kereta cepat.

"Ini masalah cost over run saja belum, tarifnya tunggu dulu. Nanti kan masalah financial strukturnya harus kita selesaikan dulu," ujar Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartanyo di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (25/5).

Utang serta bunga yang tinggi menjadi sandungan dalam pengerjaan proyek ini. Pada April 2023, pemerintah Indonesia berharap untuk mendapatkan pinjaman atau utang dari China senilai USD560 juta untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nilai pinjaman itu setara Rp8,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.662 per USD.

Reuters pernah melaporkan bahwa biaya kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibu kota Jakarta dengan Bandung telah melampaui batas. Hal ini mendorong Indonesia untuk mencari pinjaman baru dari China Development Bank untuk membantu menutupi kelebihan biaya sebesar USD1,2 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, selama perjalanan ke Beijing pekan lalu, China telah memangkas suku bunga pinjaman tambahan yang diusulkan menjadi 3,4 persen, dari 4 persen sebelumnya. Namun angka tersebut masih di atas angka 2 persen yang diinginkan Indonesia.

"Kami sedang menyelesaikan tingkat bunga. Mereka sudah setuju di bawah 4 persen, tapi kami ingin lebih rendah," kata Luhut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario menambahkan, negosiasi juga akan berlanjut pada jatuh tempo pinjaman. Indonesia menginginkannya serupa dengan pinjaman 2017 dengan masa tenggang 10 hingga 15 tahun.

Selain itu, China menginginkan pemerintah Indonesia untuk menjamin pinjaman tersebut dan menyerahkannya kepada PT KAI, salah satu perusahaan milik negara di balik proyek tersebut. Sementara Indonesia lebih memilih untuk menunjuk sebuah perusahaan sebagai penjamin.

Pemerintah Indonesia tetap bersikeras bahwa pembiayaan China untuk proyek-proyek semacam itu disampaikan berdasarkan bisnis-ke-bisnis, di tengah tuduhan jatuh ke dalam perangkap utang.

Untuk diketahui, Bank Pembangunan China pada tahun 2017 telah memberikan pinjaman kepada konsorsium perusahaan Indonesia dan China yang membangun perkeretaapian senilai USD4,55 miliar dengan tenor 40 tahun dan tingkat bunga 2 persen.

Bank Pembangunan China mau saja untuk memberi pinjaman untuk proyek kereta cepat, hanya saja jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan APBN. "Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya (penjaminnya) dari APBN," kata Luhut.

Permintaan ini pun kemudian ditentang sejumlah ekonom.

Indonesia Mau Utang Rp8 Triliun ke China untuk Biaya Kereta Cepat

Indonesia membutuhkan dana USD 550 juta atau sekitar Rp8 triliun untuk menutup pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) untuk pinjaman tersebut.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Didiek Hartantyo mengemukakan, saat ini proses negosiasi dengan CDB untuk pinjaman utang proyek Kereta Cepat itu masih menemui dua masalah.

"Proses dengan CDB masih berlangsung. Ada dua masalah, yaitu masalah penjaminan dan masalah suku bunga. Sekarang dalam proses negosiasi dengan CDB," kata Didiek di Gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (25/5).

Terkait bunga pinjaman, awalnya China menawarkan 4 persen. Pasca proses negosiasi, bunga pinjaman berhasil turun jadi 3,4 persen. Namun, pemerintah belum puas dan berharap itu bisa mencapai relaksasi hingga 2 persen.