Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto, meminta Ombudsman memeriksa pengadaan vaksin impor Sinovac. Menyusul beredarnya kabar belum ada jaminan efektifitas penggunaan vaksin asal China itu untuk menanggulangi Covid-19.

Selain itu, Mulyanto juga mendorong Ombudsman untuk memeriksa apakah prosedur impor vaksin Sinovac yang baru tiba di Tanah Air ini sesuai dengan sistem administrasi pengadaan barang pemerintah dengan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dia menegaskan setiap impor atau pengadaan barang pemerintah harus mempertimbangkan proses administrasi terkait persyaratan spesifikasi barang yang akan diadakan. Kemudian setelah barang tersebut diterima harus dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi barang yang diinginkan, khususnya dari aspek kualitas.

"Ombudsman berwenang memastikan proses administrasi ini. Jangan sampai pemerintah mengadakan barang yang tidak jelas kualitasnya atau mengimpor barang yang tidak boleh diedarkan," kata Mulyanto melalui keterangannya, Sabtu (12/12).

Mulyanto menambahkan, Ombudsman harus ketat mengawasi pembelian vaksin asal China ini. Sebab, hasil riset uji klinis fase III vaksin ini belum rampung dan belum keluar hasilnya.

Dengan demikian efektivitas dan keamanan vaksin ini belum diketahui. Apalagi, kata dia, tidak ada izin edar dari BPOM untuk vaksin tersebut. Termasuk juga sertifikat halalnya.

"Ini seperti membeli kucing dalam karung. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Ujung-ujungnya yang akan dirugikan adalah masyarakat," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Padahal, sesuai amanat Pasal 1 UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Untuk itu, PKS mendesak Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan vaksin impor Sinovac ini," tandas Mulyanto.

Ini Alasan Pemerintah Pilih Vaksin Covid-19 Sinovac

Dasar pemilihan vaksin Covid-19 harus memenuhi beberapa faktor antara lain memenuhi unsur aman, efektif dan mutu. Hal inilah yang menjadi penentu pemerintah memilih vaksin Sinovac.

Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, mengatakan dasar pemilihan vaksin Covid-19 harus memenuhi beberapa faktor seperti vaksin yang terpilih harus memiliki unsur keamanan khasiat, dan mutu yang terjamin oleh lembaga yang berwenang. Selain itu juga harus dapat dibuktikan dari serangkaian pengujian yang dimulai dari pengujian praklinis, uji klinis tahap satu, dua dan tiga.

"Jika melihat timeline ataupun proses pengembangan, calon vaksin COVID-19 dari Sinovac termasuk satu dari 10 kandidat yang paling cepat dan sudah masuk ke uji klinis tahap 3. Selain itu, metode pembuatan vaksin menggunakan platform inactivated virus sudah dikuasai Bio Farma," kata Honesti dalam Keterangan Pers 'Perencanaan Distribusi dan Quality Control Vaksin COVID-19' di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), ditulis Jumat (11/12).

Dia melanjutkan, dari sisi platform ataupun metode pembuatan vaksin menggunakan platform inactivated atau virus yang sudah dimatikan dan sudah terbukti pada jenis-jenis vaksin lainnya. "Platform atau metode tersebut sudah dikuasai oleh Bio Farma," tegasnya.

Kemudian faktor penentu lainnya adalah sistem mutu yang dimiliki oleh Sinovac yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Dalam kerja sama antara Bio Farma dengan Sinovac, terdapat juga transfer teknologi dalam hal pengujian-pengujian yang dibutuhkan.

Sebagaimana diketahui, pada Minggu malam, (6/12/20), sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 single dose Sinovac buatan Republik Rakyat Tiongkok tiba di Indonesia. Jumlah total vaksin Sinovac yang akan didatangkan Bio Farma adalah 3 juta dosis.

Setelah datang 1,2 juta dosis pada 6 Desember, 1,8 juta dosis akan datang pada akhir Desember atau awal Januari 2021. Selain vaksin jadi, Desember 2020 ini, Bio Farma juga menerima 15 juta dosis bahan baku vaksin. Kemudian tambahan 30 juta lagi bahan baku vaksin pada Januari 2021.

Vaksin tersebut dikemas dalam tujuh kontainer Envirotainer khusus demi menjaga kualitas vaksin selama terbang dari Beijing ke Jakarta. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, vaksin dibawa ke Bio Farma, Bandung untuk proses quality control dan kemudian pendistribusian. Setelah mendapat izin penggunaan dan sertifikasi halal, maka proses vaksinasi akan dilakukan.