Pacu Pertumbuhan Ekonomi Agar Korporasi Tidak Gagal Bayar Utang
Merdeka.com - Mantan Menko Perekonomian pada masa Presiden Abdurahman Wahid dan mantan Menko Maritim Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli menegaskan, seharusnya tim ekonomi pemerintah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar ekonomi membaik dan korporasi swasta sanggup membayar utang dan tidak gagal bayar.
"Resiko gagal bayar utang swasta itu selain karena over ekspansif, tapi juga karena ekonomi yang melambat, dengan perkiraan pertumbuhan di bawah 5 persen," kata Rizal Ramli di Jakarta, Minggu (6/10).
Solusi yang harus diupayakan, lanjut Rizal, adalah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi jadi lebih tinggi, sehingga usaha swasta membaik dan mereka tidak gagal membayar utang.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Apa cita-cita Rizal Ramli? Meskipun buku tersebut dilarang beredar, namun ternyata Buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB yang disusun oleh Rizal Ramli dan kawan-kawannya bahkan telah beredar di kampus-kampus lain bahkan sempat dimuat di koran dan majalah yang pada akhirnya koran dan majalah tersebut diberedel oleh pemerintahan Soeharto.
-
Bagaimana Rizal Ramli bisa jadi Menteri? Prestasinya yang bagus di Bulog, membuat presiden Gusdur ketika itu mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000 dan segera mencanangkan kebijakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai? Pengembangan kuantitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan para perusahaan swasta akan adanya resiko gagal bayar utang. "Mereka harus meningkatkan kehati-hatian, apakah kegiatan korporasi akan memunculkan revenue stream seperti semula," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani akan terus memonitor utang korporasi swasta dan juga utang sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain mendesak agar pemerintah fokus memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan situasi yang kondusif untuk investasi, Rizal juga mempertanyakan resiko gagal bayar utang pemerintah. "Utang pemerintah ada resiko tidak? Tolong jujur deh, please," kata Rizal.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaEdhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan BUMN belakangan ini
Baca SelengkapnyaErick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaSaat ini saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,05 persen, lebih tinggi dari banyak negara di dunia.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaMenurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus memberikan support terhadap pertumbuhan kredit perbankan dan investasi.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaPermasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca SelengkapnyaKebijakan hilirisasi yang digencarkan pemerintah telah memberikan dampak positif.
Baca SelengkapnyaHIPMI menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisi.
Baca Selengkapnya