Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pangkas BPHTB, Menteri Agraria nilai pemda tak merugi

Pangkas BPHTB, Menteri Agraria nilai pemda tak merugi Perumahan subsidi Green Citayam City. ©2017 Merdeka.com/iqbal s nugroho

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meyakini pemerintah daerah tak merugi jika tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diturunkan. Sebab, pemda bakal mendapat kompensasi berupa pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

"Pemda akan mendapatkan pendapatan dari sektor lain," kata kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut saat Rapat Pimpinan Nasional Kadin Bidang Properti 2017, Jakarta, Selasa (11/4).

Pemerintah memang sudah mengalihkan kewenangan memungut BPHTB kepada pemda sejak Januari 2011. Dasarnya, Undang-Undang Nomor 28/2009 terkait pajak dan retribusi daerah.

Namun, belakangan, Presiden Joko Widodo mendorong pemda untuk menurunkan tarif BPHTB dari lima persen menjadi satu persen. Penurunan ini guna mendorong investasi properti di daerah

Menurut Sofyan, sejumlah daerah sudah melakukan hal tersebut. Bahkan, DKI Jakarta sudah tak menarik BPHTB untuk pembelian properti di bawah Rp 2 miliar.

"Beberapa kabupaten di Bangka membebaskan BPHTB untuk pembelian properti pertama," katanya.

"Namun, ada juga pemda yang tak mau menurunkan karena itu adalah sumber penerimaan mereka."

Atas dasar itu, dia mendorong Kadin untuk intens menegosiasikan penurunan BPHTB dengan pemda. "Dalam sertifikasi, BPHTB tidak akan menjadi kendala," katanya. "BPN akan memberikan stempel bahwa BPHTB terutang."

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Hadi Tjahjanto Sebut Sertifikasi Tanah Berdampak kepada Hukum hingga Ekonomi
Menteri Hadi Tjahjanto Sebut Sertifikasi Tanah Berdampak kepada Hukum hingga Ekonomi

Sertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Beri Penghargaan 4 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi atas Kontribusi Meringankan BPHTB
Menteri AHY Beri Penghargaan 4 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi atas Kontribusi Meringankan BPHTB

AHY berharap melalui pemberian penghargaan ini, semakin banyak pemerintah kota/kabupaten yang juga memberi keringanan BPHTB

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan Tak Ada Pungli di PTSL
Menteri Hadi Tjahjanto Pastikan Tak Ada Pungli di PTSL

Program PTSL bertujuan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak

Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi

Baca Selengkapnya
APBD 2024 Kota Medan Surplus Rp326,47 Miliar
APBD 2024 Kota Medan Surplus Rp326,47 Miliar

Realisasi pajak daerah yang diperoleh Pemkot Medan Tahun Anggaran (TA) 2024 mengalami pertumbuhan cukup baik.

Baca Selengkapnya
2.086 Lahan di IKN Habis HGU
2.086 Lahan di IKN Habis HGU

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Baca Selengkapnya
BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun
BPHTB Dihapus, Harga Rumah Turun

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.

Baca Selengkapnya
Program Tiga Juta Rumah Prabowo, Cuma Bisa Dinikmati Orang dengan Gaji Segini
Program Tiga Juta Rumah Prabowo, Cuma Bisa Dinikmati Orang dengan Gaji Segini

Terdapat perbedaan syarat batas gaji antara yang sudah dan belum menikah, jika ingin membeli rumah program Prabowo.

Baca Selengkapnya
Sektor Properti Dapat Isentif dari Jokowi, KPR Perbankan Bisa Tumbuh Double Digit
Sektor Properti Dapat Isentif dari Jokowi, KPR Perbankan Bisa Tumbuh Double Digit

Dengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.

Baca Selengkapnya
Aturan Diteken Jokowi: Pengembang dan Konsumen Hunian di IKN Dapat Keringanan Pajak dan Gratis BPHTB
Aturan Diteken Jokowi: Pengembang dan Konsumen Hunian di IKN Dapat Keringanan Pajak dan Gratis BPHTB

Pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya