Pemerintah belum maksimal lakukan pemerataan ekonomi

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan aspek pemerataan ekonomi harus segera dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat Indonesia di daerah masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi B. Sukamdani, mengatakan meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh sebesar 6,4 persen tahun ini, namun sasaran pertumbuhan yang tinggi tersebut belum menjadi jaminan adanya pemerataan.

"Hal ini harus menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun dunia usaha," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima merdeka.com di Jakarta, Sabtu (20/4).

Kadin mencatat masih terdapat beberapa permasalahan yang dinilai akan menghambat pemerataan ini. Salah satunya dalam kebijakan fiskal di mana beban subsidi energi dianggap masih terlalu besar. Diproyeksikan selama tahun 2012 beban subsidi energi mencapai Rp 300 triliun.

"Kami khawatirkan beban subsidi energi yang tinggi dapat merusak struktur APBN menjadi tidak sehat dan justru konsumtif, di sisi lain infrastruktur kita belum mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan," lanjut Haryadi.

Rendahnya realisasi belanja modal pada anggaran Kementerian/Lembaga, lanjutnya, juga dinilai akan menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Kadin berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sistem manajemen anggaran dan memotong rantai birokrasi yang tidak perlu, agar proses lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan catatan Kadin pada tahun 2010, penyerapan belanja modal hanya mencapai 84,49 persen atau sekitar Rp 80,29 triliun dari alokasi sebesar Rp 95,02 triliun. Sementara, dalam APBN perubahan 2011 pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal menjadi Rp 140,95 triliun.

"Penyebab rendahnya penyerapan karena kementerian tidak mampu membelanjakan anggarannya secara optimal. Selain kualitas penyerapannya yang kurang baik, karena seringkali menumpuk di akhir tahun," ungkap Haryadi.

Sementara dalam kebijakan moneter, juga menyisakan permasalahan, antara lain, tingginya biaya pengendalian laju inflasi tahun lalu yang mencapai 4,3 persen. Hal ini dikarenakan dari sisi bank sentral 'diuntungkan' oleh pelemahan kurs rupiah yang tajam terhadap dolar AS, sehingga membantu potensi sumbangan inflasi dari sisi impor.

Menurut Kadin, jika Bank Indonesia (BI) ingin mendorong penguatan kurs rupiah melalui intervensi, maka permintaan barang impor akan semakin membesar, sementara ekspor tertekan. "Tapi bank sentral terkesan masih membiarkan kurs rupiah melemah untuk menahan laju impor," lanjut Haryadi.

Permasalahan lain dalam kebijakan moneter ini, terkait tingkat bunga pinjaman bank yang masih relatif tinggi sehingga menyulitkan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya penurunan BI rate, diharapkan menjadi momentum bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kreditnya sehingga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (mdk/bmo)