Pemerintah Biayai Pendidikan Anak Pejabat yang Ditugaskan di Luar Negeri
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terkait subsidi biaya pendidikan bagi perwakilan RI yang bekerja di luar negeri. Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) ini diberikan untuk anak-anak pejabat dinas luar negeri/ home staff/atase teknis/atase pertahanan.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Dalam aturan ini, BBPA digunakan untuk membiayai pendidikan formal dari sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Namun biaya pendidikan untuk pendidikan tinggi hanya berlaku sampai jenjang S1/sederajat.
-
Bagaimana cara BRI salurkan beasiswa? Awalnya, bantuan itu diberikan pihak BRI pada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sambirejo. Berikutnya, pengurus BUMDes Desa Sambirejo berkomunikasi dengan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Desa Sambirejo untuk mencari mana keluarga UMKM yang bisa diberi bantuan.
-
Mengapa Bank BRI memberikan beasiswa? Program ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan Bank BRI untuk mencerdaskan anak bangsa.
-
Siapa yang beri beasiswa? Wali Kota Medan, Bobby Nasution memberikan beasiswa untuk 4 Paskibraka.
-
Bagaimana BRI bantu kualitas pendidikan? Hendy menegaskan, penyaluran bantuan ini juga merupakan upaya BRI dalam mewujudkan pilar pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. 'Kami berharap bantuan yang kami berikan bisa menjadi motivasi dan pemantik semangat bagi siswa untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman serta meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah yang lebih memadai sehingga akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa', imbuhnya.
-
Mengapa PAN memberikan beasiswa? Hal itu dilakukan PAN agar generasi penerus mempunyai harapan untuk membangun daerahnya lebih maju.
-
Bagaimana cara mendapatkan beasiswa BRI? Kriteria penerima bantuan beasiswa ini di antaranya adalah peraih juara 1, 2, 3 di kelas masing-masing, pemenang kejuaraan di bidang ilmu pengetahuan, sosial, seni, olahraga, atau kejuaraan lainnya, serta wajib mendapatkan rekomendasi dari Desa BRILian.
"Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/ Home Staff/ Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk program pascasarjana," tulis PMK 49/2023, dikutip Sabtu (13/5).
BBPA diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja orang tuanya (negara akreditasi-lokasi perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang ditugaskan di daerah rawan atau daerah konflik. Bagi anak-anak pejabat atau pegawai yang dimutasikan antarperwakilan (cross posting).
Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga. Untuk penggunaan satuan biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Catatannya pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Adapun besaran BBPA yang dianggarkan yakni:
- Sekolah Dasar: USD8.580 atau setara Rp127,36 juta per tahun/ anak.
- Sekolah Menengah Pertama: USD10.940 atau setara Rp162,39 juta per tahun/ anak.
- Sekolah Menengah Atas: USD13.560 atau setara Rp201,29 juta per tahun/ anak.
- Perguruan Tinggi: USD14.840 atau setara Rp220,29 juta per tahun/ anak.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca SelengkapnyaSimak cara cek PIP lewat HP dengan mudah. Coba sekarang sebelum dapat dana bantuan!
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.
Baca SelengkapnyaSekolah swasta gratis di Jakarta tak akan menerapkan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris saat rapat kerja dengan Komisi X DPR.
Baca SelengkapnyaMK mengatakan pemerintah wajib untuk menggratiskan pendidikan dasar, mulai dari SD-SMP negeri atau swasta.
Baca SelengkapnyaInvestasi pendidikan dari negara tentu bertujuan untuk membangun bangsa dan negara, serta menyelamatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaGubernur Kaltim Isran Noor menilai program beasiswa adalah investasi jangka panjang
Baca Selengkapnya