Pemerintah Jokowi Putar Otak Agar Harga Gula Konsumsi Tak Naik
Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mencari cara untuk menurunkan harga gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi. Saat ini, kenaikan GPK sudah mencapai 4 persen dibandingkan bulan Januari kemarin.
"Untuk GKP memang perlu diantisipasi. Harga kenaikan 4 persen sehingga ada antisipasi diturunkan," kata kata Sekjen Kemendag, Oke Nurwan saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).
Oke mengatakan, pemerintah tengah mencari alternatif untuk menekan kembali harga gula konsumsi. Dalam waktu dekat, dia bilang akan melakukan rapat koordinasi terbatas tingkat kementerian untuk membahas mengenai kenaikan tersebut.
-
Kenapa harga gula naik? Kenaikan harga gula cukup tinggi hingga mencapai Rp4.000 per kilogram. Gula pasir eceran yang biasanya dihargai Rp12.000 per kilogram kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Begitu juga dengan gula premium yang semula harganya Rp14.000 per kilogram kini menjadi Rp18.000 per kilogram.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Bagaimana cara mengendalikan asupan gula? Dalam menjaga kesehatan kita, penting untuk memperhatikan asupan gula secara keseluruhan dalam diet kita, tidak hanya dari kopi atau teh.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Bagaimana cara mengurangi konsumsi gula? Meskipun minuman Anda tidak akan sepenuhnya menghilangkan keinginan mengonsumsi sesuatu yang manis, memilih minuman tertentu dapat membantu Anda mengatasi keinginan akan gula secara alami dalam beberapa situasi.
"Apa yang dilakukan? Minggu depan rakortas, gimana keputusan GKP ini untuk harga supaya bisa kembali stabil," kata dia.
Tak menutup kemungkinan, kata Oke pemerintah akan membuka keran impor untuk gula konsumsi untuk mengendalikan harga di dalam negeri. Namun keputusan itu, tergantung pada hasil rapat yang baru akan dilakukan pada pekan depan.
"Antisipasinya tunggu rapat minggu depan," singkat Oke.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harga gula dunia terus mengalami peningkatan yang disebabkan beberapa faktor.
Baca SelengkapnyaJokowi melakukan operasi pasar, retail, hingga grosir untuk menurunkan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi siapkan langkah antisipasi pengaruh tahun politik ke ekonomi.
Baca SelengkapnyaBeberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaPara pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan sulitnya pemerintah menjaga keseimbangan harga beras. Sebab, masyarakat akan mengeluh apabila harga beras naik, sementara petani senang.
Baca SelengkapnyaAcuan harga mempertimbangkan harga gula di produsen atau harga internasional, biaya kemasan, biaya distribusi, dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaPerum Bulog ditugaskan untuk mengatur beras, jagung, dan kedelai.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaPasalnya, beberapa komoditas pokok penting masih dijual di atas HET yang ditetapkan pemerintah, seperti terjadi pada minyak goreng.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan Pertamax (RON 92) untuk dijadikan BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya