Pemprov Riau dinilai tak adil soal penanganan kabut asap

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia pontang panting mengatasi persoalan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Salah satu daerah yang terdampak paling parah adalah Provinsi Riau.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengaku heran dengan alasan Pemerintah Provinsi Riau yang tak memiliki dana atasi kebakaran hutan. Menurut dia, alasan pemerintah daerah Riau tersebut sangat aneh. Padahal, Pemprov Riau punya dana sebesar Rp 2 triliun di perbankan

"Tetapi dana nganggur Provinsi Riau, jadi saya belum masukkan kabupaten, hanya punyanya provinsi, Rp 2 triliun. Dan saya yakin kalau, tidak usah Rp 2 triliun, Rp 200 miliar saja dikeluarin itu akan sangat bermanfaat mengatasi kebakaran di Riau tanpa harus terus-terusan meminta pemerintah pusat untuk mengatasi," ungkap Bambang kata Bambang di Hotel Haris, Sentul, Jawa Barat, Sabtu (7/11).

Bambang menilai, sikap Pemprov Riau sangat tidak adil. Dimana, Pemprov hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Padahal, ada dana mengendap Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk atasi kabut asap.

"Tidak fair kan kebakaran itu adanya di daerah tapi daerah semua lempar semua ke pemerintah pusat suruh nangani. Kurang fair juga. Daerah harus punya peran di situ dan uangnya ada, tinggal kemauan saja untuk menganggarkan, kan aneh bilangnya tidak punya APBD tapi dananya yang ada di bank Rp 2 triliun," tutur Bambang. (mdk/sau)