30 Kabupaten/Kota di Jateng Terancam Bencana Kekeringan, Ini Faktanya
Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPBD sedang menyiapkan beberapa solusi, termasuk distribusi air bersih
Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPBD sedang menyiapkan beberapa solusi, termasuk distribusi air bersih
30 Kabupaten/Kota di Jateng Terancam Bencana Kekeringan, Ini Faktanya
Memasuki bulan Agustus, potensi kekeringan sudah mulai terlihat pada berbagai tempat. Tak terkecuali di Provinsi Jawa Tengah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, mengatakan bahwa saat ini ada 30 kabupaten atau kota di Jateng yang telah menetapkan status siaga bencana.
Pernyataan Suharyanto itu ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kekeringan Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradika Bhakti Praja Semarang.
-
Apa dampak kekeringan di Jateng? Warga Terdampak Kekeringan di Jateng Capai 9.153 Jiwa, Ini Penjelasan BPBD
-
Apa dampak dari kekeringan di Jawa Tengah? Dampak musim kemarau yang perkepanjangan ini memukul ratusan jiwa warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Dalam dua bulan terakhir, mereka kesulitan air bersih.
-
Apa upaya Pemprov Jateng mengatasi kekeringan? “Untuk itu dilakukan pengendalian secara pre-emptive di daerah endemis dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan responsif pada daerah yang terserang OPT dengan bahan kimia secara bijaksana,“
-
Kenapa kekeringan terjadi di Jawa Tengah? Dampak musim kemarau yang perkepanjangan ini memukul ratusan jiwa warga Desa Garangan, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali.
-
Apa dampak kemarau di Jateng? Kondisi musim kemarau yang panjang membuat warga dilanda krisis air bersih.
-
Di mana kekeringan terjadi di Jawa Tengah? Memasuki akhir bulan September, sejumlah daerah di Jateng mulai diguyur hujan. Walau begitu curahnya masih kecil dan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan air warga yang daerahnya telah dilanda kekeringan sejak lama.
Ia mengatakan, beberapa daerah di Jawa Tengah rawan kekeringan, antara lain Kabupaten Wonogiri, Klaten, dan Cilacap.
Namun menurutnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan BPBD sedang menyiapkan beberapa solusi, termasuk distribusi air bersih, termasuk di Wonogiri dan Klaten.
“BNPB juga akan membantu mendistribusikan air ke masyarakat sekitar,” ujarnya dikutip dari ANTARA pada Selasa (23/7).
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Provinsi Jawa Tengah pada minggu ketiga Juli 2024 hanya 50 mm, dan Provinsi Jawa Tengah sudah memasuki musim kemarau.
Meski begitu, BMKG memperkirakan musim kemarau pada tahun 2024 tidak sebesar tahun 2023. Hal ini dikarenakan tahun 2023 akan terjadi El Niño, namun pada tahun 2024 tidak akan terjadi El Niño.
Namun Pak Suharyanto mengingatkan masyarakat bahwa meski tidak ada dampak El Niño, namun bencana kekeringan di Jawa Tengah masih mungkin terjadi, sehingga tetap perlu waspada.
Selain itu, BNPB juga mengimbau BPBD di seluruh kabupaten/kota untuk memantau beberapa gunung dan tempat pembuangan sampah (TPS ).
Ia mengatakan, sebagian kebakaran gunung dan TPS tidak akan terjadi lagi pada tahun 2023 karena lokasi tersebut rawan kebakaran hutan dan lahan.
"Kejadian seperti tahun 2023 di Jateng, terjadi kebakaran beberapa gunung dan tempat pembuangan sampah. Kami sudah sepakat seluruh aparat juga tadi Pak Pj (Penjabat) Gubernur Jateng juga memberikan penekanan agar di 2024 tidak terjadi," katanya.
Sesuai data per 22 Juli 2024, kata dia, upaya distribusi air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota yang tersebar di 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 kepala keluarga (KK)/26.725 jiwa.
Ia mengatakan, berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini lebih basah dan pendek dibandingkan musim kemarau 2023, dan puncak musim kemarau terjadi pada Juli 2024.
Namun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah bencana kekeringan, seperti mengeluarkan surat edaran tentang prakiraan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), rapat koordinasi, dan pendataan kesiapan sarana dan prasarana.
"Tiap tahun menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kami lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," kata Nana dikutip dari ANTARA.
