Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penghapusan Pajak Kapal Yacht Genjot Pendapatan Negara

Penghapusan Pajak Kapal Yacht Genjot Pendapatan Negara Pajak Kapal Yacht. ©2017 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Kapal Yacth. Penghapusan PPnBM Kapal Yacth merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan aturan serta meningkatkan pendapatan negara.

"Jadi nanti tidak perlu pungutan-pungutan. Iya (dihapuskan). Pokoknya intinya Presiden mau penyederhanaan aturan. Jadi aturan jangan dibuat supaya mempersulit," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (27/11).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan bahwa penghapusan PPnBM Kapal Yacth, justru akan memberikan tambahan pemasukan yang lebih besar bagi negara.

Dia menyebut selama ini, penerimaan negara dari PPnBM Kapal Yacth tidak terlalu besar, yakni di bawah Rp 10 miliar. "Kan terimanya cuma berapa miliar itu. Kecil. Di bawah Rp 10 miliar," jelasnya.

"Makanya, padahal kalau kita buka, bisa sekian triliun (pendapatan). Potensi pendapatan. Karena lapangan kerja, maintenance, tempat menginap. Segala macam itu," imbuhnya.

Menurut dia, Peraturan Pemerintah (PP) terkait keputusan penghapusan pajak yacht ini tengah disusun dan ditargetkan sudah dapat berlaku tahun ini. "Berlakunya segera. Setelah PP selesai, berlaku. Harus tahun ini," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Apa Itu Pemutihan Pajak? Ini Makna dan Fungsinya
Apa Itu Pemutihan Pajak? Ini Makna dan Fungsinya

Pemutihan pajak kendaraan menghapus denda keterlambatan, mempermudah pelunasan pajak kendaraan.

Baca Selengkapnya
Warga Asing Dapat Kemewahan Pajak dari Pemerintah, Begini Aturannya
Warga Asing Dapat Kemewahan Pajak dari Pemerintah, Begini Aturannya

Kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik.

Baca Selengkapnya
Impor Senjata, Helm Anti Peluru Hingga Radar Kini Bebas Pajak, Ini Aturan Resminya
Impor Senjata, Helm Anti Peluru Hingga Radar Kini Bebas Pajak, Ini Aturan Resminya

Wajib pajak dapat memperoleh SKB dengan memenuhi syarat kepatuhan serta kelengkapan dokumen dan informasi.

Baca Selengkapnya
Ini Syarat dan Prosedur Pemutihan Pajak Kendaraan, Simak Baik-baik!
Ini Syarat dan Prosedur Pemutihan Pajak Kendaraan, Simak Baik-baik!

Berikut ini syarat dan prosedut pemutihan pajak kendaraan

Baca Selengkapnya
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Pamer Sumbangan Pendapatan untuk APBN 2023, Ini Rinciannya
Bea Cukai Pamer Sumbangan Pendapatan untuk APBN 2023, Ini Rinciannya

Di tengah gejolak perekonomian dunia, ekonomi Indonesia mampu bertahan dengan didukung inflasi yang terkendali.

Baca Selengkapnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya
Negara Terima Pajak Rp624,19 Triliun, Ini Daftar Sumber Terbesarnya

Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Ada Hilirisasi, Target Pendapatan Bea Keluar Turun 11,5 Persen
Ada Hilirisasi, Target Pendapatan Bea Keluar Turun 11,5 Persen

Proyeksi pendapatan negara dari bea keluar justru turun 11,5 persen di tahun depan menjadi Rp 17,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Ekspor Pasir Laut Hanya Untungkan Pengusaha, Negara Cuma Dapat Rp74 Miliar
Ekspor Pasir Laut Hanya Untungkan Pengusaha, Negara Cuma Dapat Rp74 Miliar

Kebijakan ekspor pasir laut berdampak kecil terhadap penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan para pengusaha.

Baca Selengkapnya
Update Kondisi APBN 2023 Jelang Tutup Tahun, Bea Cukai Sumbang Berapa?
Update Kondisi APBN 2023 Jelang Tutup Tahun, Bea Cukai Sumbang Berapa?

APBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Baca Selengkapnya