Pengusaha khawatir holding BUMN bisa timbulkan monopoli usaha

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai di tengah persaingan ekonomi global dibutuhkan sinergi kuat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan swasta. Langkah ini perlu untuk menghindari adanya praktik monopoli dalam dunia usaha dan siap menghadapi kompetisi global.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang BUMN, Adisatrya Sulisto meminta kedua perusahaan perlu bekerja sama membentuk sebuah platform komunikasi dan informasi yang baik untuk menunjang kelangsungan iklim bisnis nasional.

"Dengan perbaikan komunikasi dan sharing informasi secara cepat dan terstruktur antara BUMN dan swasta harus segera dilakukan untuk menghindari adanya permasalahan praktik monopoli," ujar Adisatrya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (24/11).

Orang lain juga bertanya?

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah untuk tidak selalu memfokuskan pada BUMN dalam mengembangkan sektor usaha. Sebab, perusahaan swasta juga memiliki peran untuk menciptakan daya saing dan persaingan yang sehat.

"Sekarang ini kita hadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), persaingan perusahaan bukan lagi antara BUMN dan swasta dalam negeri, melainkan antar negara. Karena itu BUMN dan pelaku usaha swasta perlu segera bersinergi agar dapat memenangkan persaingan dengan negara lain," jelasnya.

Adisatrya mengakui, sejak krisis moneter 1998 hingga saat ini penguatan usaha dari pemerintah hanya dilakukan pada BUMN, mulai dari pemberian suntikan penyertaan modal negara (PMN) sampai melakukan penggabungan enam sektor usaha BUMN (Holding BUMN).

"Kami tentu akan berbangga jika negara memiliki BUMN yang besar, kuat dan sehat. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan keseimbangan usaha di sisi swasta agar BUMN dan swasta tidak saling mematikan satu sama lain," ungkapnya.

Seperti diketahui, holding BUMN mencakup sektor tambang, minya dan gas (migas), infrastruktur, keuangan, perumahan, dan pangan. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk mempercepat realisasi nilai dan visi BUMN untuk mengelola bisnis berskala internasional dan memainkan peran sebagai pelaku bisnis global.

(mdk/sau)