Pengusaha: Pemerintah tak serius urus sektor hulu migas Tanah Air
Merdeka.com - Ketua Koordinator Gas Industri Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya menyebut pemerintah Jokowi-JK tak pernah serius mengembangkan industri hulu minyak dan gas Tanah Air. Terbukti, investor tak tertarik menanamkan modalnya di sektor ini.
"Industri hulu tak pernah ada investor, investor baru dan industri hilir yang jalan," kata Ahmad Wijaya dalam diskusi Energi Kita di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (5/3).
Bukti lain tak seriusnya pemerintah adalah dengan tingginya impor di hilir migas. Hal ini terjadi karena bagian hulu tak diurus dengan baik, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hili.
-
Mengapa kegiatan hulu migas seringkali beririsan dengan LP2B? Sebab, pembangunan infrastruktur migas sering kali berada di area yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
-
Apa kendala pengembangan migas di Indonesia Timur? Namun, untuk kembangkan Indonesia timur perlu banyak inisiatif. Salah satunya dari sisi penyediaan infrastruktur. “Akses market juga penting, infrastruktur di timur berbeda dengan di Indonesia bagian barat. Kalau di barat sudah ada bahkan tersambung ke Singapura, ada juga ke Pulau Jawa. Sementara di timur sedikit infrastruktur, hanya dihubungkan oleh LNG. Sementara market juga belum ada, belum banyak industri di sana (Indonesia timur),“ paparnya.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan produksi migas? Hal ini dihasilkan dari upaya Pertamina yang melakukan pengeboran secara massif dan agresif, baik untuk sumur eksplorasi dan eksploitasi yang mencapai 820 sumur maupun pemeliharaan sumur (Workover) sebanyak 32.530 sumur.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
"Hilir kuat sekali tapi hulu belum. Buat industri hilir perlu turunan kita masih 70 persen impor," kata dia.Di kesempatan yang sama, Dirjen Migas ESDM IGN Wiratmaja Puja, menilai dunia investasi sangat kompetitif dan harus terus berinovasi untuk pengusaha tertarik investasi. Contoh Petronas Malaysia yang selalu inovasi, sehingga investor tertarik ke Malaysia. "Dunia investasi kompetisi global jadi kita harus atraktif sama kayak hilir. Salah satu contoh Malaysia," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investor makin kurang menaruh minat pada sektor minyak.
Baca SelengkapnyaLuhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaMasalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaTerjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menetapkan target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMscfd gas pada 2030.
Baca SelengkapnyaPotensi investasi senilai Rp437 triliun di sektor petrokimia juga terancam mandek akibat kekacauan pasar domestik.
Baca SelengkapnyaTerdapat 7 sektor industri yang dikenai patokan harga gas di bawah harga keekonomian, senilai USD 6 per mmBtu.
Baca SelengkapnyaSKK Migas Bersama Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran cukup besar.
Baca SelengkapnyaInvestasi hulu migas di 2023 naik 13 persen dari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAkibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri tellah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaHenry menilai, prosedur impor beras saat ini masih memerlukan rantai administrasi yang panjang.
Baca Selengkapnya