Per 19 November, Insentif Impor Alat Kesehatan Capai Rp1,72 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 19 November 2021, realisasi insentif fiskal program pemulihan ekonomi nasional (PEN) bidang kesehatan melalui kepabeanan dan cukai mencapai Rp7,14 triliun.
"Insentif ini diberikan terutama untuk impor alat kesehatan, vaksin, dan dunia usaha yang lain," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi November 2021 di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (25/11).
Dia menjelaskan, insentif fiskal impor alat kesehatan tercatat sebesar Rp1,72 triliun untuk nilai impor Rp8,83 triliun dengan tiga alat kesehatan terbesar yakni alat tes PCR, obat antivirus, dan ventilator.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
Selanjutnya, insentif fiskal impor vaksin mencapai Rp5,42 triliun yang diberikan kepada impor senilai Rp29,86 triliun untuk impor 342,55 juta dosis (49 persen masih berbentuk bulk). Insentif fiskal dunia usaha diberikan sebesar Rp7,36 miliar untuk insentif tambahan kawasan berikat (KB) dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Meski terdapat insentif yang cukup signifikan, ia menilai realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai masih sangat memuaskan yakni Rp205,78 triliun pada Januari hingga Oktober 2021 atau 95,73 persen dari target APBN, tumbuh 25,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.
Bea masuk juga tumbuh 16,83 persen dipengaruhi tren kinerja impor nasional yang terus meningkat, serta bea keluar melonjak 868,61 persen didorong peningkatan volume ekspor dan harga komoditi tembaga, bauksit dan produk kelapa sawit.
"Penerimaan cukai juga tumbuh 10,3 persen karena adanya efektivitas kebijakan dan pengawasan di bidang cukai serta membaiknya kondisi pandemi nasional terutama relaksasi daerah tujuan wisata," imbuhnya.
Dia berharap, insentif fiskal tersebut bisa diturunkan jika kebutuhan produksi alat kesehatan dan vaksin bisa dilakukan di dalam negeri.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaImpor nonmigas mencapai USD18,18 miliar. Angka ini naik 19,76 persen dibandingkan Juni 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah 88,69 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaKemenperin mencatat angka perusahaan alat kesehatan dalam negeri mencapai 1.199.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor.
Baca SelengkapnyaSelain sektor penerimaan, Bea Cukai turut mendukung APBN 2023 dengan menjaga stabilitas kondisi ekonomi.
Baca SelengkapnyaProduk impor ilegal tersebut diamankan dan akan dimusnahkan karena tidak memiliki Laporan Surveyor (LS) hingga persetujuan impor (PI).
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca Selengkapnya