Perekonomian Indonesia terlalu bergantung pada konglomerat

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bahwa struktur perekonomian Indonesia sangat timpang. Nyaris separuh Produk Domestik Bruto (PDB) disumbangkan oleh pengusaha kakap alias konglomerat.

Dari catatannya, jumlah konglomerat hanya 0,01 persen dari seluruh pengusaha di Indonesia, tapi mampu menyumbang 45,5 persen terhadap PDB. Sebaliknya, 98 persen pengusaha di Tanah Air yang masuk kategori mikro, hanya mampu menyumbang 29 persen pada perekonomian nasional.

Dari kondisi itu, diakuinya sangat mungkin terulang kejadian krisis ekonomi seperti 1997 lalu. Saat itu, pemerintah harus membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) gara-gara kredit macet menyeruak dari kalangan konglomerat.

"Pengusaha raksasa seringkali menimbulkan problematik. Kalau yang 0,01 persen ini terjadi apa-apa, ekonomi kita bisa terguncang, kita tidak ingin BPPN jilid II," ujar Hatta di kantornya, Kamis (4/7).

Berkaca dari pengalaman negara-negara besar, seharusnya UKM tumbuh melampaui dominasi konglomerasi. Karena itu, Hatta berhasrat mendesak orang-orang superkaya serius membentuk pengusaha kecil menengah.

"Dengan ketimpangan seperti ini, kita perlu melakukan sesuatu untuk mendorong UKM jadi pemain besar. Di negara maju terdapat fenomena menarik, disebut entrepreneur economy, yakni peningkatan ketergantungan industri besar kepada kegiatan-kegiatan usaha kecil, yang fleksibel, lincah, dan menguasai teknologi modern," paparnya.

Sebagai langkah konkret memberdayakan pelaku UKM, politikus PAN itu berjanji mempertegas pelaksanaan affirmative action. Yaitu rangkaian kebijakan untuk mendorong pemberdayaan pengusaha kecil.

Misalnya, menghubungkan UKM dengan bank BUMN agar mudah menerima kredit, memangkas perizinan, dan menggandeng perguruan tinggi, seperti ITB, memberi pelatihan pada pengusaha mikro.

Jika kebijakan ini sukses, Menko Perekonomian yakin 70 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin dapat naik tingkat menjadi bagian kelas menengah, yang saat ini berjumlah 100 juta orang.

"Kita harus menggarap 70 juta rentan miskin dan 100 juta yang menengah, yang punya pengeluaran USD 2-20 sehari. Maka dari itu kita perlu melakukan pemberdayaan UKM," tegasnya. (mdk/noe)