Follow
Pertamina akan gandeng Jokowi pasang alat monitor konsumsi BBM
Merdeka.com - Pertamina sebagai distributor BBM bersubsidi mengaku akan menggandeng Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memasang alat monitor konsumsi BBM bersubsidi atau radio-frequency identification (RFID). April ini Pertamina menargetkan semua SPBU akan terpasang alat tersebut.
"Tentunya kita akan koordinasikan dengan Gubernur, diharapkan secara bertahap bisa terpasang secara efektif semuanya pada bulan Juli," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya di kantor Pertamina, Senin (8/4).
Pada bulan Juli nanti, Pertamina menargetkan bisa memasang RFID di 276 SPBU seluruh DKI Jakarta. Kemudian pada bulan berikutnya, berlanjut di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dengan jumlah SPBU 458 unit.
-
Bagaimana Jokowi berharap JAPINDA dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? 'Agar lebih banyak lagi tenaga terampil Indonesia yang bisa masuk ke Jepang,' ungkap Jokowi.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan PTSL digagas oleh Pak Jokowi? “Banyak orang di luar sana yang masih meragukan program PTSL ini. “ Padahal ujungnya, sertipikat itu mengungkit kenaikan ekonomi kita. Tercatat, nilai pertumbuhan ekonomi sejak PTSL digagas Pak Jokowi pada 2017 lebih kurang sebesar 5.574 triliun rupiah,“ ucapnya setelah menyerahkan sertipikat.
-
Bagaimana Pertamina memastikan stok BBM cukup untuk tahun baru ? 'Secara nasional, coverage-nya lebih dari cukup. Yang perlu diperhatikan adalah daerah rawan atau daerah yang jauh, perlu menjadi perhatian,' kata Tutuka.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga mendukung penindakan SPBU nakal? 'Kerjasama dengan Bareskrim Polri ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan kuantitas dan kualitas produk serta layanan BBM yang digunakan masyarakat sehari-hari, khususnya BBM subsidi. Kepada SPBU yang melakukan kecurangan telah kami beri sanksi tegas agar kejadian ini tidak terulang lagi,' kata Irto.
-
Kenapa Pertamina menyegel SPBU nakal? 'Melalui pengamanan ini, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan (Wasamatlitrik) guna menemukan benar tidaknya adanya dugaan tindak pidana tersebut terjadi,' terang Zulkifli.
Pada bulan September, 428 SPBU di wilayah Jawa Barat kecuali Bodetabek akan dipasang alat tersebut. Sementara bulan Oktober Pertamina akan memasang di 245 SPBU di provinsi Jawa Barat dan Banten.
Bulan November, pemasangan akan memasuki wilayah Jawa Tengah dengan target pemasangan di 618 SPBU. Akhir tahun, wilayah DI Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Madiun, Ngawi, Tuban, Ponorogo, Nganjuk, Lamongan, Kediri, Blitar, Gresik dan Bojonegoro dengan jumlah SPBU sebanyak 337.
Sementara untuk tahun depan, pemasangan akan dilakukan di pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Timur serta Sulawesi dan Papua. (mdk/rin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Produk baru itu nantinya mulai ada di tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi berupa bahan bakar solar 50 part per million (ppm).
Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan.
Baca Selengkapnya
Selama pemantauan SPBU di wilayah Semarang, Iwan pun juga berdiskusi dengan masyarakat yang mengisi BBM.
Baca Selengkapnya
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dengan pemerintah daerah diperlukan agar penyaluran BBM bisa dilakukan tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Wilayah-wilayah dengan mobilitas tinggi menjadi prioritas distribusi BBM dan gas.
Baca Selengkapnya
Wamen BUMN juga menjelaskan, produksi migas hulu Pertamina saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari.
Baca Selengkapnya
Nicke Widyawati menyampaikan kesiapan Pertamina khususnya dalam penyediaan pasokan BBM dan LPG.
Baca Selengkapnya